Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Persidangan, Jaksa KPK Konfirmasi "E-mail" Penjelasan Peran Novanto dan Skandal E-KTP

Kompas.com - 25/09/2017, 16:38 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan lima saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/9/2017).

Dalam persidangan, jaksa KPK mengonfirmasi salah satu barang bukti berupa e-mail yang pernah dikirim dan diterima sejumlah pengusaha dalam proyek e-KTP.

E-mail
tersebut berisi penjelasan peran Setya Novanto dan adanya skandal korupsi dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

"Ini e-mail kepada Mayus Bangun, Agus, Eko, Quadra, Indi, Suwandi, Irvanto Hendra," ujar Jaksa KPK Taufiq Ibnugroho saat membacakan isi e-mail.

Baca: KPK: Kami Masih Percaya kalau Novanto Sakit

Menurut Taufiq, di dalam e-mail tersebut dijelaskan bahwa setelah lelang secara resmi diumumkan, kerja sama antara Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan Astragraphia tetap berjalan walaupun seharusnya kedua perusahaan saling bersaing dalam kompetisi yang sehat.

"Kompetisi diganti komisi, itulah kenyataannya," ujar Taufiq saat membacakan isi e-mail.

Dalam proyek e-KTP, pengusaha Andi Narogong diduga membuat tiga konsorsium yakni, Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Konsorsium Astragraphia, dan Konsorsium Murakabi Sejahtera, untuk mengikuti lelang proyek e-KTP.

Namun, sudah ditentukan sejak awal bahwa PNRI yang akan menjadi pemenang, sedangkan dua perusahaan lainnya hanya menjadi pendamping lelang.

Baca: KPK Sebut Dua Alat Bukti Keterlibatan Novanto Didapat Sejak Penyelidikan

"Inilah tender arisan berskala besar, mega kolusi, mega korupsi. Konsorsium Murakabi walaupun nantinya kalah, terlihat menyandang nama Setya Novanto, Bendahara Golkar yang terdeteksi lewat iparnya Irvanto Hendra. Sampai di manakah peranan orang kuat Setya Novanto ini?" ujar Taufiq saat melanjutkan membaca isi e-mail.

Menurut Taufiq, di bagian bawah e-mail dilampirkan penjelasan mengenai nama-nama yang disebutkan sebelumnya.

Dalam lampiran tersebut dijelaskan bahwa Setyo Suhartanto adalah karyawan PNRI.

Mayus Bangun dari Astragraphia, Agus Eko Priyadi dari PNRI, Indi dari Quadra (PT Quadra solutions), Suwandi dari penyedia Hewlett Packard, dan Irvanto Hendra sebagai kerabat Setya Novanto dari Murakabi.

Meski demikian, para saksi yang hadir dalam persidangan mengatakan tidak mengetahui perihal email tersebut. Salah satunya, Willy Nusantara Najoan, dari PT Quadra Solutions.

"Saya tidak merasa e-mail ini disita dari saya Pak. Itu mungkin disita dari perusahaan, maksudnya sebagai belonging pribadi saya, itu saya tidak merasa, dan saya tidak pernah apakah ada nama saya di e-mail itu," kata Willy kepada jaksa KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com