Wiranto Minta Polemik Pembelian 5.000 Senjata Ditutup

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto meminta semua pihak agar tidak lagi mempersoalkan isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non militer.

"Masalah ini tidak perlu dipolemikan. Ada satu komunikasi yang belum tuntas, itu saja," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Minggu (24/9/2017).

Menurut Wiranto, komunikasi yang belum tuntas itu kini telah diluruskan dan diklarifikasi dengan seterang-terangnya kepada berbagai pihak yang terkait termasuk Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan.

"Maka hanya komunikasi yang pelru disambungkan, dan setelah disambungkan tidak ada masalah, selesai," ungkap dia.

(Baca: Luruskan Pernyataan Panglima, Wiranto Sebut 500 Pucuk Senjata untuk Pendidikan BIN)

Wiranto pun meminta semua pihak tak lagi percaya akan adanya desas-desus bahwa ada kelompok yang ingin mengganggu ketertiban dan keamanan nasional.

"Isu mengenai ini kita tutup. Karena tidak perlu dikhawatirkan ada satu kekuatan-kekuatan lain yang akan menganggu kepentingan nasional atau keamanan nasional, tidak sama sekali," tutup dia.

Wiranto menjelaskan bahwa pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal ada institusi non-militer yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal adalah keliru.

Yang benar, kata dia, institusi non-militer yang berniat membeli senjata itu adalah Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan. Jumlahnya pun tak mencapai 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk.

BIN juga sudah meminta izin ke Mabes Polri untuk pembelian senjata itu. Izin tak diteruskan ke TNI lantaran spesifikasi senjata yang dibeli BIN dari Pindad itu berbeda dengan yang dimiliki militer.