Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AU Tak Bermaksud Sanggah Pernyataan Panglima Soal Senjata Ilegal

Kompas.com - 24/09/2017, 20:02 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak TNI Angkatan Udara tak bermaksud membantah pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo soal dugaan adanya penyelundupan 5.000 senjata

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma TNI Jemi Trisonjaya melalui keterangan tertulis, Minggu (24/9/2017), menanggapi hiruk pikuk netizen di media sosial terkait komentar admin Twitter TNI AU yang dianggap bertentangan dengan Panglima TNI.

Jemi juga meminta maaf atas kejadian tersebut. "Saya selaku penanggung jawab Twitter TNI AU, perlu menjelaskan kepada seluruh masyarakat, sebelumnya menyampaikan permohonan maaf atas 'mention di Twitter TNI AU' sehingga menimbulkan berbagai pendapat tentang TNI AU," paparnya. 

"Admin (akun Twitter) TNI AU tidak menyanggah kebenaran isi pernyataan dari Panglima TNI selama itu memang benar pernyataannya dan mendapat izin dari beliau atau puspen TNI, karena organisasi TNI jalur komandonya adalah tegak lurus, sehingga masyarakat jangan menginterpretasikan ke arah lain dari pernyataan airmin di Twitter," kata Jemi.

 

Airmin adalah istilah bagi admin pengelola akun Twitter TNI AU. Pernyataan Jemi disampaikan menanggapi pro-kontra yang muncul karena kicauan akun @_TNIAU.

Secara terpisah, pada akhirnya, pernyataan Panglima TNI tersebut diluruskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto. Baca juga: Luruskan Pernyataan Panglima, Wiranto Sebut 500 Pucuk Senjata untuk Pendidikan BIN

Kasus ini berawal dari akun Twitter Radio Elshinta yang menuliskan pernyataan Panglima soal adanya institusi yang mendatangkan 5.000 senjata ilegal.

Di media sosial kemudian dipertegas dengan beredarnya rekaman suara pernyataan Panglima saat menghadiri acara silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9/2017).

Di tengah perdebatan netizen, kicauan admin Twitter @_TNIAU menjadi perhatian tersendiri. "5 ribu pucuk itu banyak lho, gimana cara ''ngumpetinnya''? Dan apakah penyataan Panglima ini memang benar? Krn dari @Puspen_TNI blm ada ket," begitu kicaunya.

Baca juga: Wiranto Sebut Hanya 500 Pucuk Senjata yang Dibeli Institusi Non Militer

Kicauan itu kini sudah tak bisa diakses lagi karena diduga telah dihapus. Namun demikian, beberapa netizen telah menyimpan bidik layar dari kicauan tersebut. 

Banyak netizen yang menganggap aneh kicauan tersebut, karena dianggap menunjukkan sikap tidak percaya kepada panglimanya. Atas hal itu lah, Jemi Trisonjaya menegaskan bahwa kicauan @_TNIAU itu tak membantah pernyataan panglima.

Kompas TV Menkopolhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait isu penyelundupan 5.000 senjata dan nobar G30S/PKI.

 

Kicauan itu juga tak berkaitan dengan substansi pernyataan panglima, melainkan ingin mengajak masyarakat agar tak mudah menyebarkan hoaks. Baik hoaks kepada atau mengatasnamakan perorangan maupun kelompok, selama data dan faktanya belum ada.

Jemi menambahkan, apabila pernyataan soal 5.000 senjata tersebut betul disampaikan Panglima atas seizin Panglima dan juga Puspen TNI, maka admin TNI AU tak akan berkomentar demikian di Twitter, melainkan justru mendukung.

"Yang benar adalah airmin atau admin TNI AU bersama dengan admin yang lainnya, ingin mengajak masyarakat untuk jangan mudah percaya terhadap berita yang belum dikeluarkan secara resmi oleh pihak-pihak yang berwenang di dalam istitusinya," ujar Jemi.

Ia juga menegaskan bahwa TNI solid. "Tidak akan terpecah belah demi menjaga Negara Kesatuan RI yang kita cintai," kata dia.

Kompas TV Kabar adanya sebuah intitusi di luar TNI yang mencoba mengimpor 5.000 senjata disampaikan panglima TNI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com