Jusuf Kalla Heran Bantuan untuk Rohingya Dianggap Pencitraan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah bahwa bantuan kemanusiaan yang diberikan Pemerintah Indonesia untuk etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar, adalah pencitraan.

Hal itu disampaikan Kalla, di Amerika Serikat, seperti dalam rekaman yang diperoleh Kompas.com, dari Biro Pers Wapres, Selasa (19/9/2017). 

"Itu bukan untuk pencitraan. Pemerintah selalu berbuat dan selalu ingin tindakan-tindakan yang baik juga diketahui oleh rakyat, semacam pertanggungjawaban," kata Kalla.

Menurut Kalla, dalam beberapa kasus lainnya, pemerintah juga aktif mengirimkan bantuan negara-negara lain yang membutuhkan misalnya ke Afganistan.

Baca: Prabowo Sebut Bantuan Indonesia untuk Rohingya Hanya Pencitraan Jokowi

"Waktu Afghanistan, Pakistan, itu bukan untuk pencitraan," kata Kalla.

Oleh karena itu, ia heran jika ada yang menganggap langkah pemerintah memberikan bantuan untuk Rohingya adalah sebuah pencitraan.

"Kalau kita diam-diam saja begitu kan nanti apa. Ini serba salah, diam-diam dikritik, terbuka juga dikritik. Itu juga di Indonesia penting kritikan seperti itu, agar pemerintah bisa kerja proporsional, tidak berlebihan. Tapi dalam kasus ini bukan pencitraan," papar Kalla.

Prabowo anggap pemerintah pencitraan

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menganggap bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia untuk warga etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar adalah bentuk pencitraan Presiden Joko Widodo.

"Kalaupun kita sekarang kirim bantuan menurut saya itu pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang. Jadi saudara-saudara di sini saya harus kasih tahu supaya tidak emosional," kata Prabowo di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017).

Baca: Golkar Anggap Prabowo Sengaja Manfaatkan Isu Rohingya

Padahal, menurut Prabowo, langkah yang bisa dilakukan Pemerintah untuk membantu Rohingya adalah dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang disegani di dunia.

"Percaya sama saya, kalau kita kuat kaum Rohingya kita bantu, kita beresin. Kita harus kuat untuk bantu orang lemah, tidak bisa lemah bantu lemah, miskin bantu miskin," tambah dia.

Merespons pernyataan Prabowo, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Idrus Marham, mengaku geram.

"Jadi saya kira itu kritik Prabowo tidak pada tempatnya. Apalagi ini bantuan kemanusiaan," kata Idrus di kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Ia pun heran dengan sikap Prabowo yang justru terkesan hanya bicara, tetapi tidak bertindak layaknya seperti yang telah dilakukan pemerintah.

"Kita heran kalau ada yang mengkritisi. Jadi harusnya tidak sekedar memberi pernyataan," kata Idrus.

Baca: Politisi Gerindra Nilai Jokowi Harusnya Datang Langsung Bantu Rohingya

Seharusnya, kata Idrus, apa yang dilakukan pemerintah untuk membantu pengungsi Rohingya tersebut diikuti dan ditindaklanjuti oleh semua pihak, termasuk Prabowo.

"Itu harus dicontoh siapa pun, tidak hanya Prabowo, untuk semua. Harusnya itu ditindaklanjuti sebagai sebuah gerakan, yang harus didukung untuk Rohingya," ucap Idrus.