Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais: Jokowi Punya Tugas Konstitusional Hapus Penjajahan Rohingya

Kompas.com - 16/09/2017, 16:12 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua MPR Amien Rais mengatakan Indonesia punya kewajiban untuk ambil bagian menuntaskan krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Hal itu kata dia, sebagaimana tertera dalam alenia pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

"Rezim Presiden Joko Widodo punya tugas konstitusional yang harus dilaksanakan membantu menghapuskan penjajahan di dunia, seperti Rohingya di Myanmar," kata Amien di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017).

Menurut Amien, apa yang dilakukan Pemerintah baik melalui lobi-lobi diplomasi Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dan bantuan kemanusiaan seberat 34 ton untuk Rohingnya masih jauh dari harapannya. Bahkan, ia mengganggap apa yang dilakukan Pemerintah Jokowi tersebut hanya sekedar pencitraan kepada masyarakat.

"Rezim Jokowi ini sepertinya terlambat dan cuma sedikit perhatiannya. Mungkin hanya pencitraan saja," kata Amien.

Baca juga: Prabowo Sebut Bantuan Indonesia untuk Rohingya Hanya Pencitraan Jokowi

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menganggap bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia untuk kaum Rohingya adalah pencitraan yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

"Kalaupun kita sekarang kirim bantuan menurut saya itu pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang. Jadi saudara-saudara di sini saya harus kasih tahu supaya tidak emosional," kata Prabowo di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017).

Indonesia sendiri, mengirimkan 34 ton bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya di perbatasan Myanmar-Bangladesh. Bantuan kemanusiaan itu terdiri dari makanan siap saji, paket sembako, family kit, tangki air, tenda untuk pengungsi, pakaian anak serta selimut.

Bantuan itu diberangkatkan usai Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berkomunikasi dengan pemerintah Bangladesh dan Myanmar mengenai bantuan apa yang dibutuhkan pengungsi. Retno juga sebelumnya telah bertemu dengan Pemerintah Myanmar untuk mendesak menghentikan kekerasan atas etnis Rohingya.

Kompas TV Pembangunan rumah sakit akan dimulai bulan Oktober 2017. Bantuan yang datang dari Indonesia untuk memastikan warga Rohingnya mendapatkan hak dasarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com