Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Wiranto, PFN Tawarkan Produksi Film yang Mengangkat Keberagaman

Kompas.com - 14/09/2017, 13:14 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menerima audiensi Direktur Komersial dan Operasional Perum Produksi Film Negara (PFN) Elprisdat Zen di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).

Dalam pertemuan tersebut, Elpris menawarkan ide agar pemerintah memproduksi film yang mengangkat nilai-nilai demokrasi dan keberagaman.

"Ya tadi kami bicara mengenai diseminasi informasi, posisi pemerintah dalam konteks pertahanan budaya itu harus ditingkatkan jadi sebenarnya PFN menawarkan untuk ada produksi film yang punya nilai-nilai keberagaman, demokrasi," ujar Elpris usai pertemuan, Kamis (14/7/2017).

"Pak Menteri inikan dia kebagian gerakan disiplin nasional jadi nilai-nilai semacam itu yang kami usulkan," ucapnya.

 

(Baca: Film "Marlina: Si Pembunuh dalam Empat Babak" Pukau Warga Brussels)

Elpris menuturkan, media film merupakan salah satu konten yang diperlukan untuk menanamkan pertahanan budaya kepada publik, sebab film memiliki daya tarik yang lebih jika dibandingkan dengan media lainnya.

Media film, kata Elpris, memiliki kelebihan dalam memberikan informasi secara mendalam dan menginspirasi.

"Kalau anda bicara hardnews kan dia datang dan pergi tapi film perlu untuk pengendapan supaya orang lebih paham dan lebih menginspirasi. Jadi media yang sifatnya lebih dalam daripada informasi sehari-hari kami menganggap film itu relevan," kata Elpris.

 

(Baca: Film Pendek Buatan Anak Bandung Ini Lolos ke Hamburg Festival)

Menurut Elpris, di tengah arus serbuan nilai-nilai yang mungkin bertentangan dengan keindonesiaan, pemerintah harus memiliki media sebagai penyaring nilai-nilai tersebut. Dengan begitu. pemerintah bisa menyampaikan pesan-pesan kebhinekaan dengan cara yang menarik.

"Di tengah serbuan nilai-nilai yang mungkin tidak persis sama dengan nilai-nilai keindonesiaan yang kita punya, kalau anda enggak punya saringan di dalam ini kan jangan-jangan tidak Merah Putih," ujarnya.

Kompas TV Reza Rahadian, Aktor Terbaik Indonesia Pertama di APFF 2017
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com