Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Bahaya Sekali Kalau Pembunuh Munir Bebas Berkeliaran"

Kompas.com - 06/09/2017, 16:54 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Al Araf berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo harus memiliki kemauan politik untuk menyelesaikan kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib.

Penuntasan kasus Munir, kata Al Araf, bukan semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan keluarga korban, tetapi juga jaminan dari pemerintah bahwa peristiwa serupa tidak berulang.

"Presiden harus mengungkapkan kasus ini hingga tuntas karena kepentingan membuka kasus ini bukan hanya untuk keluarga Munir tapi untuk memastikan bahwa peristiwa semacam ini tidak akan terulang," ujar Al Araf saat ditemui di kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

"Bahaya sekali kalau dalam negara demokrasi ada pelaku pembunuhan yang kemudian bebas berkeliaran," kata dia.

(Baca juga: Pemerintah Dinilai Lari dari Tanggung Jawab Selesaikan Kasus Munir)

Desakan untuk menuntaskan kasus Munir, lanjut Al Araf, seharusnya menjadi perhatian pemerintahan saat ini.

Pasalnya, memasuki tahun ketiga masa pemerintahan Presiden Jokowi, belum ada satu pun kasus pelanggaran HAM yang dituntaskan, sebagaimana janji politik Jokowi saat kampanye pemilu 2014 lalu.

"Presiden Joko Widodo harus memiliki kemauan politik untuk menyelesaikan kasus Munir karena sudah tiga tahun masa pemerintahannya sehingga sudah saatnya menjadi prioritas pemerintah," ucapnya.

Selain itu, menurut Al Araf, Presiden Jokowi memiliki kepentingan untuk menuntaskan kasus Munir sebagai jawaban atas tuduhan yang dialamatkan kepada Jokowi.

(Baca juga: Kontras: Banyak Kekuatan Politik yang Ingin Gagalkan Pengungkapan Kasus Munir)

Kalangan masyarakat sipil pegiat HAM menilai, selama ini Presiden Jokowi dikelilingi oleh orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

"Kalau hingga akhir tahun 2019 pemerintah Jokowi tidak menyelesaikan kasus ini maka benar adanya bahwa orang-orang di lingkaran Presiden Jokowi yang diduga kuat terlibat di kasus Munir," kata Al Araf.

"Oleh karenanya presiden harus menjawab bahwa dugaan Presiden dekat dengan pelaku, dengan cara menyelesaikan kasus Munir ini di tahun depan," tuturnya.

Munir dibunuh dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam di atas pesawat Garuda Indonesia pada 7 September 2004.

Namun setelah 13 tahun berlalu, pemerintah belum bisa mengungkap siapa dalang pembunuhan Munir.

Kompas TV Titik terang keberadaan dokumen penyelidikan tim pencari fakta kasus Munir kembali meredup. Pengungkapan kasus pembunuhan aktivitas HAM munir pun kembali gelap. Lalu bagaimana menguak gelapnya kasus Munir ini? Kami membahasnya bersama aktivis HAM, Hariz Azhar, serta pakar hukum Universiats Idonesia Teuku Nasrullah dan isteri almarhum Munir, Suciwati.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com