Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Nilai PDI-P Masih Buka Pintu Buat Ridwan Kamil

Kompas.com - 10/08/2017, 18:22 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Program Saiful Mujani Reserach and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas memprediksi PDI Perjuangan masih membuka pintu bagi Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk maju di pilkada Jawa Barat.

Menurut dia, pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di kediaman Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham tidak bisa serta merta diartikan sebagai penolakan terhadap Emil, sapaan Ridwan Kamil.

Apalagi, kata Sirojudin, hubungan Emil dengan PDI-P hingga kini masih bagus. Emil bahkan sempat diundang oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam sebuah acara pengkaderan partai.

"Saya menduga sikap PDI-P yang seperti kemarin bertemu di rumah Pak Idrus Marham itu saya kira bagian dari politik aja," kata Sirojudin saat dihubungi, Kamis (10/8/2017).

(baca: Akan Koalisi, PDI-P dan Golkar Siap Tutup Pintu untuk Ridwan Kamil)

Terlebih, tutur Sirojudin, PDI-P biasanya baru memutuskan siapa yang akan diusung menjelang akhir pendaftaran.

Ia mencontohkan relasi antara PDI-P dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Meski pada awal sempat bersitegang, Ahok akhirnya diusung PDI-P saat Pilkada DKI karena pada dasarnya hubungan kedua belah pihak positif.

(baca: Alasan PDI-P Hampir Tutup Pintu untuk Ridwan Kamil)

Karena itu ia menilai pernyataan Hasto di kediaman Idrus bisa jadi hanya untuk memuluskan koalisi di tingkat kabupaten dan kota di Jawa Barat.

"Saya kira gimick aja pertemuan kemarin supaya memuluskan kerja sama di kabupaten atau kota. Di provinsi bakal lebih realistis," lanjut dia.

PDI-P dan Partai Golkar kemungkinan akan menutup pintu bagi Ridwan Kamil dalam Pilkada Jawa Barat 2018.

(baca: Nasdem Tak Khawatir PDI-P dan Golkar Akan Tutup Pintu ke Ridwan Kamil)

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya memang sempat intensif membangun dialog dengan Ridwan.

Namun, secara sepihak, Ridwan sudah memutuskan sendiri akan menjadi calon gubernur.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com