Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras: Setahun Ada 115 Kasus Penyiksaan oleh Polisi

Kompas.com - 09/08/2017, 13:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, sepanjang Juni 2016-Mei 2017, terjadi 115 tindak penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

"Tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian paling banyak terjadi di tingkat polres," kata peneliti Kontras Ananto Setiawan dalam jumpa pers evaluasi kinerja Polri di Kantor Kontras, Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Setidaknya, kata Ananto, ada 88 kasus penyiksaan yang terjadi di berbagai polres di seluruh Indonesia dalam kurun waktu Juni 2016-Mei 2017.

Sementara di tingkat Polsek, terjadi 20 kasus penyiksaan. Adapun di tingkat Polda, terjadi 8 kasus penyiksaan.

Ananto mengatakan, kebanyakan penyiksaan terjadi saat interogasi terhadap terduga pelaku kejahatan.

Polisi kerap berdalih bahwa penyiksaan dilakukan untuk menggali informasi dan memaksa terduga pelaku untuk mengakui kejahatannya.

"Padahal mungkin juga dalam banyak kasus mereka tidak melakukan kejahatan namun dipaksa untuk mengakui sebuah tindak kejahatan," ucapnya.

Ananto menyesalkan banyaknya polisi yang lolos dari sanksi setelah mereka melakukan penyiksaan.

Pascapenyiksaan, kata dia, biasanya oknum polisi berupaya menempuh jalur damai, menyuap dengan memberikan sejumlah uang pengganti kepada korban atau keluarga korban.

"Jika tak menempuh jalur damai, pelaku atau instansi terkait akan melakukan pengabaian," kata dia.

Ananto mengatakan, beberapa kasus yang ditangani dan diadvokasi Kontras antara lain kasus Meranti di Riau, kematian Sutrisno di Sigi, Sulawesi Tengah, penyiksaan dengan tuduhan pembunuhan di Bau-Bau, hingga penyiksaan dengan tuduhan keterlibatan separatisme di Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com