Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Dirinya Tak Maju Pilgub Jatim, Khofifah Anggap Cak Imin Khilaf

Kompas.com - 08/08/2017, 19:32 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menilai Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar telah khilaf karena meminta dirinya tidak maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.

Menurut Khofifah, pria yang akrab disapa Cak Imin itu sebenarnya orang yang demokratis.

Hal ini disampaikan Khofifah menanggapi pernyataan Cak Imin mengaku sudah melobi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak memberi izin Khofifah terjun ke Pilkada Jawa Timur.

"Saya pikir ketika beliau (Cak Imin) men-state (mengatakan) itu barangkali ada yang keselip," kata Khofifah usai mengikuti rapat di Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Selasa (8/8/2017).

"Karena proses demokrasi, saya meyakini Pak Muhaimin menjunjung tinggi proses kesetaraan," tambah dia.

(Baca: Muhaimin: Bu Khofifah Jangan Memaksakan Diri, daripada Kalah)

Khofifah mengaku telah berkunjung ke sejumlah wilayah di Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, menurut Khofifah, masyarakat mendukung dirinya untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.

Dukungan itu muncul meskipun dirinya hingga saat ini belum mendeklarasikan diri akan maju dalam kontestasi politik tersebut.

"Saya belum memutuskan tapi proses di lapangan itu kan luar biasa sih, saya datang ke Sumenep mereka (warga) support luar biasa. Saya datang ke Pamekasan mereka support luar biasa dengan berbagai ekpsresi mereka," kata Khofifah di Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Kemenko PMK), Jakarta, Selasa (8/8/2017).

"Saya datang ke Bojonegoro mereka juga memberikan support, itukan semuanya natural gitu, saya datang lagi ke Mojokerto di salah satu pesantren yang cukup prestisius juga ternyata supportnya luar biasa," tambah dia.

Cak Imin sebelumnya mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi perihal Khofifah dan Pilgub Jatim.

(Baca: Desak Khofifah Maju Pilkada Jatim, Santri Bakal Galang Tanda Tangan Ulama Madura)

"Saya sudah sampaikan ke Presiden bahwa ini satu-satunya provinsi yang NU-nya sangat kuat hanya Jawa Timur. Kalau bisa Bu Khofifah tidak usah diizinkanlah, jadi menteri saja," kata Muhaimin dalam halalbihalal di kediamannya, Jalan Warung Sila, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (8/7/2017).

Cak Imin juga mengklaim bahwa Presiden Jokowi setuju karena menilai bahwa Khofifah lebih baik konsentrasi di kementeriannya.

"Ya, bagus juga sih, orang dia saatnya konsentrasi di menteri," kata Muhaimin menirukan ucapan Jokowi.

Menurut Cak Imin, Khofifah sudah tiga kali mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Jatim, tetapi selalu gagal. Oleh karena itu, ia berharap ada kader lain dari PKB dengan latar belakang Nahdlatul Ulama (NU) untuk maju sebagai calon gubernur.

Kompas TV PKB Pastikan Usung Saifullah Yusuf Pilgub Jatim 2018
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com