Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Nasdem, Keberpihakan pada Perppu Ormas Perlihatkan Parpol yang Toleran dan Intoleran

Kompas.com - 08/08/2017, 07:55 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan mengatakan, partainya menilai, keberpihakan partai pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan sebuah kewajiban untuk menjaga eksistensi Pancasila.

Oleh karena itu, bagi Nasdem, partai yang sejak awal menyatakan tak mendukung Perppu Ormas tersebut sebagai partai yang intoleran.

"Pasti (intoleran), kami tegas saja. Kalau soal toleran dan intoleran kan ada indikatornya, indikatornya apa. Artinya, Perppu Ormas ini kan untuk menghadapi ormas yang intoleran," kata Zulfan, di Kantor DPP Nasdem, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2017) malam.

"Lalu, ada parpol yang bersikap abu-abu dalam konteks ini. Oleh karena itu bisa dianggap intoleran dalam konteks Pancasila dan UUD 1945," lanjut dia.

Baca: PDI-P Minta Partai yang Dukung Jokowi Bantu Loloskan Perppu Ormas

Zulfan mengatakan, Perppu merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga kebinekaan.

Menurut dia, kebijakan ini harus didukung karena situasi yang dihadapkan pada bermunculannya ormas-ormas intoleran.

Zulfan mencontohkan, dalam persoalan terorisme yang membutuhkan penyelesaian cepat, saat ini terhambat karena belum selesainya pembahasan revisi Undang-undang Terorisme di DPR.

Oleh karena itu, wajar jika Presiden menerbitkan Perppu untuk mengatasi kegentingan.

"Jadi Presiden mengatakan kalau DPR terlalu lama berdebat soal terorisme, mari bikin Perppu saja, suasana darurat. Masa tunggu ada bom lagi, sementara kita masih berdebat rancangan undang-undang yang darurat. Nah situasi darurat itu harus kita cepat ambil tindakan," kata Zulfan. 

Kompas TV Sejak diumumkan oleh pemerintah, perppu nomor 2 tahun 2017 langsung mengundang pro kontra. 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com