Bertemu PGI, Jokowi Jelaskan soal Utang Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima pengurus Persekutuan Gereja Indonesia, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/7/2017). Pertemuan berlangsung tertutup.

Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom mengatakan, banyak hal yang disampaikan Jokowi dalam pertemuan tersebut.

Pertama, Presiden menyampaikan penghargaan kerja-kerja PGI dalam merawat kemajemukan dan nilai-nilai kebangsaan.

Selanjutnya, Jokowi juga banyak bicara soal program-program pemerintah. Salah satunya, mengenai utang negara yang jadi perbincangan hangat akhir-akhir ini.

Hingga akhir April 2017, utang Indonesia mencapai Rp 3.667,41 triliun.  Selama pemerintahan Presiden Jokowi, atau dalam kurun 2015 sampai saat ini, pemerintah pusat telah menambah utang baru senilai Rp Rp 1.058,63 triliun.

"Beliau jelaskan apa yang sekarang ini sebenarnya akumulasi utang yang diwarisi beliau, dan bunganya cukup besar, mengembang, menambah utang itu," kata Gomar usai pertemuan.

Menurut Gomar, Presiden juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang berlangsung sekarang ini adalah beliau sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah Indonesia dalam persaingan dengan negara-negara tetangga.

Untuk itu, karena keterbatasan APBN terserap banyak untuk membayar bunga utang, maka mau tidak mau pemerintah harus mengundang investasi masuk sebanyak-banyaknya.

"Tetapi ini investasi pemegangnya orang Indonesia. Dengan BOT (build, operate, transfer) dalam 30 tahun akan kembali ke Indonesia semua. Sehingga sebetulnya tidak terlalu menghawatirkan dengan kondisi utang, tidak seperti digambarkan medsos selama ini," ucap Gomar.

(Baca juga: Darmin: Tak Membangun Pun, Utang Pemerintah Akan Tetap Nambah)

Gomar mengatakan, PGI memandang pemerintah saat ini sudah ada pada jalur yang benar. Namun, PGI memberi masukan agar Jokowi dan para pembantunya bisa memberi penjelasan yang detail atas setiap permasalahan yang ramai dibahas di publik.

"Harus dijelaskan kepada masyarakat karena medsos begitu cepat berkembang. Informasi bisa dipelintir. Oleh karena itu, PGI memesankan agar penjelasan lebih lugas kepada masyarakat diteruskan oleh pemerintah," kata dia.