Pemerintah Minta Masyarakat Adat Ubah Kebiasaan Bakar Hutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta masyarakat adat yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk mengubah kebiasaan membakar untuk membuka lahan pertanian dan ladang. Hal itu perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan yang semakin meluas.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi umumnya disebabkan oleh kebiasaan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah akan berupaya memberikan penyuluhan untuk menghilangkan kebiasaan membakar hutan.

"Untuk masyarakat adat, ini sedang kami bincangkan supaya kebiasaan membakar hutan itu bisa dialihkan. Ini pekerjaan tidak mudah tapi harus dilakukan. Kami sepakat tadi, kementerian dan lembaga terkait akan terlibat aktif masalah ini, untuk pencegahan kebakaran hutan," ujar Wiranto usai memimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri terkait penanganan karhutla, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2017).

Selain itu, lanjut Wiranto, pemerintah juga menyiapkan upaya pencegahan dengan memberikan insentif kepada masyarakat berupa pupuk cair. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu membakar agar lahan di sekitar hutan menjadi subur dan mudah ditanami.

(Baca: Tiga Daerah Baru Dideteksi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan)

"Ini harus diubah dengan cara lain, caranya adalah dengan memberi insentif pupuk cair. Itu bisa," tuturnya.

Sementara itu untuk menghadapi potensi terjadinya kembali kebakaran hutan yang semakin meluas, Wiranto mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah penanganan, baik melalui pemadaman di darat maupun melalui udara atau water bombing.

Selain itu, di setiap daerah rawan karhutla juga sudah dibentuk satuan tugas yang akan melakukan pemadaman jika ditemukan adanya sumber titik api.

"Peran Pemda juga kami libatkan di sini. Intinya, pemerintah benar-benar secara serius akan melakukan satu langkah agar karhutla ini bisa ditekan," ucap Wiranto.

"Pemerintah sangat concern untuk masalah itu karena karhutla bukan hanya masalah nasional tapi juga masalah internasional. Kalau sudah terbakar dan banyak asap, semua marahnya ke Indonesia," tambahnya.

Dalam rapat koordinasi terbatas tersebut hadir sejumlah menteri dan pejabat terkait masalah kebakaran hutan, yakni Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kapolri Tito Karnavian dan Kepala BNPB Willem Rampangilei.