Jokowi Minta Pelajar Islam Indonesia Ikut Kawal Distribusi KIP

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Pengurus Pusat Pelajar Islam Indonesia (PP PII) untuk mengawal pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Permintaan tersebut disampaikan ketika PP PII bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

"Selain kami diminta mengawal gerakan literasi, Presiden juga meminta kami untuk ikut mengawal dan mengevaluasi KIP," ujar Sekjen PB PII, Aris Darussalam, usai bertemu Presiden.

Melalui tiga ribuan anggota yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia, PP PII pun berkomitmen untuk mengawal pendistribusian KIP.

(Baca: 2,9 Juta Anak Belum Terjangkau KIP)

Soal distribusi KIP selama ini sendiri, Aris melihat, ada kemajuan berarti. Apalagi, semenjak Presiden Jokowi mengganti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari Anies Baswedan menjadi Muhadjir Effendi.

Menurut PP PII, tingkat ketepatan sasaran KIP pada era Mendikbud Muhadjir jauh lebih baik daripada era Mendikbud Anies.

"Kesalahan selama ini kan soal data rujukan pendistribusian KIP. Itu masalah yang ada kan. Tapi untuk periode saat ini, KIP justru meningkat kualitasnya ketika Mendikbud diganti Pak Muhadjir. Datanya kan lebih jelas," ujar Aris.

Aris mengatakan, publik juga merasakan peningkatan kualitas KIP dahulu dan kini tersebut.