Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPLP Nusakambangan yang Dicopot Sempat Mau Dapat Promosi

Kompas.com - 03/08/2017, 13:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Satuan Pengamanan Lapas (KPLP) Kelas I Batu, Nusakambangan, Jawa Tengah, Abdul Aris, dicopot dari jabatannya setelah diketahui adanya pengendalian perdagangan narkoba dari Lapas Nusakambangan

Padahal, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah berencana mempromosikan Abdul menjadi Kepala Lapas Rajabasa, Bandar Lampung.

"Sebenarnya dia sudah selesai di sana (sebagai KPLP Lapas Kelas I Nusakambangan). Dia mau dipromosikan, dipindahkan ke Lampung," ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

"Kalau sekarang ya sudah enggak jadilah, batal," kata dia.

(Baca: Napi Kendalikan Perdagangan Narkoba, Dua Pejabat Lapas Nusakambangan Dicopot)

Yasonna mengakui bahwa banyak KPLP atau Kepala Lapas "generasi lama" yang sudah terkontaminasi. Mereka diduga kongkalikong dengan para pengendali narkoba.

Alhasil, aktivitas pengendalian bisnis narkoba tetap dapat dilaksanakan meskipun terkunci jeruji besi.

Maka, Yasonna seringkali merasa dilematis ketika mesti memindahkan seorang pegawai lapas atau rutan ke tempat lain. Sebab, potensi penyelewengan penyalahgunaan wewenangnya tetap besar.

"Kami geser ke mana pun ya begitu-begitu juga," ujar Yasonna.

Oleh sebab itu, Yasonna berharap regenerasi pegawai lembaga pemasyarakatan berjalan efektif.

Generasi muda pegawai Lapas, lanjut Yasona, harus digembleng betul mentalnya supaya tidak terjerumus ke praktik penyalahgunaan wewenang.

Kompas TV Dua narapidana lapas kelas II A Besi Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, kabur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com