Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Kalau Ada Ulama Ingin Ubah Pancasila, Pasti Dibayar

Kompas.com - 31/07/2017, 09:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengkritik jika ada sosok-sosok yang dianggap pemuka agama oleh satu kelompok masyarakat, namun menentang ideologi Pancasila.

Hal itu disampaikan Gatot dalam ceramah wawasan kebangsaan dengan tema "Tantangan dan Uang" di hadapan sekitar 10.000 jemaah Keluarga Besar Majelis Tafsir Al Quran (MTA) di Gedung MTA Pusat Surakarta, Jalan Ronggowarsito, Kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Minggu (30/7/2017).

"Kalau ada yang mengaku ulama, ingin mengubah Pancasila, maka pasti itu ulama dari luar yang dibayar untuk merusak Indonesia karena ulama Indonesia tidak akan memecah belah keutuhan negara," ujar Gatot sebagaimana dikutip siaran pers resmi Pusat Penerangan Mabes TNI, Senin (31/7/2017).

Gatot menegaskan bahwa peran pemuka agama di dalam mendirikan dan melanggengkan NKRI sangat besar. Dasar negara, yakni Pancasila juga sudah disepakati oleh para pendiri bangsa, termasuk pemuka agama di dalamnya.

Maka, sangat tidak mungkin jika saat ini ada pemuka agama yang justru menentang, apalagi ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara.

"Pancasila sebagai dasar negara sudah final dan siapa pun tidak boleh mengubahnya. Jadi, kalau ada ulama yang mengajak untuk mengubah Pancasila, jangan percaya," ujar Gatot.

(Baca juga: Jokowi: Kita Tak Akan Membiarkan Ancaman yang Merongrong Pancasila)

Panglima TNI juga mengingatkan bahwa NKRI didirikan atas dasar kebinekaan suku, agama, ras dan adat istiadat yang harus dipertahankan karena di situlah letak kebesaran bangsa Indonesia.

Jangan sampai, lanjut Gatot, "musuh" menggunakan celah keberagaman yang merupakan takdir Indonesia untuk diadu domba.

"Banyak suku dan budaya dari Sabang sampai Merauke, dan banyak tunas agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, maka kita wajib menjaga jangan sampai terbelah oleh pihak lain dan jangan sampai mau diadu domba oleh negara lain," ujar dia.

Kompas TV Bahkan, setiap PNS juga dilarang masuk ormas yang ada kaitannya dengan politik.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com