Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Viva Yoga: Satgas Pangan Jangan Jadi Masalah Baru

Kompas.com - 29/07/2017, 10:49 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menilai ada yang perlu dibenahi dalam penjelasan tugas pokok dan fungsi Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang dibentuk Polri. Menurut Viva, Satgas Pangan sebaiknya tidak membuat petani dan pengusaha menjadi khawatir.

"Satgas Pangan untuk pengawasan, stabilisasi harga dan pasokan, jangan jadi sumber masalah baru soal ketidakpastian. Para petani jadi was-was, tidurnya kurang nyenyak, pengusaha kurang semangat," ujar Viva, saat menjadi narasumber dalam diskusi Perspektif Indonesia Smart FM, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2017).

(baca: Pengawasan Satgas Pangan Akan Fokus pada Komoditas Beras)

Menurut Viva, DPR pernah memanggil Satgas Pangan untuk meminta penjelasan mengenai beberapa hal. Dari pertemuan itu, DPR menilai ada persoalan dalam definisi tugas dan fungsi Satgas Pangan.

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengungkapkan, penggerebekan yang dilakukan tanpa standar aturan yang pasti merupakan sinyal ada yang tidak beres dalam satgas.

"Misalnya penggerebekan dikatakan beras subsidi, lalu ada soal jenis beras premium dan medium. Kemudian beberapa bulan lalu juga soal garam industri dan garam konsumsi,"kata Viva.

Sebagai contoh, kata Viva, dalam menentukan jenis kualitas beras, perlu dilakukan uji laboratorium secara terbuka. Dengan demikian, petani dan pengusaha memahami aturan dan standar yang ditetapkan.

Viva mengatakan, ketidakpastian hukum dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap penurunan angka produktivitas petani dalam jangka panjang. Para petani menjadi khawatir melakukan usaha karena takut digerebek oleh Satgas Pangan.

"Kalau tidak pasti soal aturan hukum, nanti pelaku usaha dan petani jadi was-was, kerja tidak enak," kata Viva.

Kompas TV Polisi termasuk satgas pangan wajib mengusut tuntas dugaan manipulasi harga beras agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com