JAKARTA, KOMPAS.com - Para ulama di Kalimantan Barat mengeluhkan fasilitas pesantren di wilayahnya kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan para ulama di Kalbar saat bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
"Pesantren-pesantren ini di Kalimantan tidak seperti Jawa. Masih kekurangan sarana prasarana," kata Ketua Hanfidz Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Hildi Hamid, Kamis.
Padahal, lanjut Hildi, Islam di Kalimantan Barat sangat moderat. Kerukunan antara umat beragama sangat kondusif. Tidak ada gerakan radikal yang bisa mengancam kerukunan antar masyakarat.
Menanggapi permintaan itu, menurut Hildi, Jokowi menjanjikan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa untuk pesantren.
"Jadi kami patur bersyukur satu pesantren dibagikan satu rumah susun. Langsung rusunawa gitu," kata dia.
Hildi mengatakan, pertemuan di Istana ini adalah pertemuan lanjutan setelah sebelumnya Jokowi bertemu para ulama di Kalimantan Barat.
(Baca juga: Saat Jokowi Tepati Janji Hadir di Halalbihalal Bersama 999 Ulama)
Menurut dia, Jokowi banyak bicara soal program pemerintah mulai dari kontrak Freeport, penenggelaman kapal, hingga penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
"Intinya MUI ingin antara pemerintah dan ulama selalu ada sinergisitas, kerja sama yang baik dan saling dukung," kata Hildi.
"Karena ketika dua kelompok ini antara ulama dan umara (pemerintah) tidak clear, akan jadi masalah bagi negara kita," ucap dia.