Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/07/2017, 20:11 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Koordinator Kontras Haris Azhar menyebut, kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan seolah menjadi alat barter dalam kasus lain yang ditangani KPK.

Ada barang bukti dalam kasus tertentu yang sengaja dirusak atau dihilangkan oleh orang dalam KPK. Oknum tersebut, diduga bekerja untuk kepentingan di luar KPK.

"Itu dijadikan tarik menarik dan tawar menawar dari kasus-kasus yang ditangani Novel," kata Haris di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Alat bukti yang dicuri itu sebagai alat tawar ke kepolisian. Jika polisi mengusut kasus Novel, maka bukti yang disembunyikan itu akan dibuka. Novel tahu soal itu dan marah.

"Kasus Novel ini tidak jalan-jalan karena kalau ada yang berani buka kasus Novel, maka orang yang buka akan dicarikan kesalahannya," kata Haris.

(Baca: Novel Baswedan: Harapan Orang yang Menyerang Saya Sia-sia, Tak Ada Gunanya)

Haris menduga Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan pimpinan KPK mengetahui masalah tarik menarik tersebut. Termasuk beberapa barang bukti yang seolah menghilang seperti sidik jari di cangkir yang digunakan untuk menyiram Novel.

Haris mempertanyakan alasan pimpinan KPK dan Polri seolah menyembunyikan hal tersebut.

"Kalau saya saja tahu, masa Kapolri dan Ketua KPK enggak tahu? Dan saya tahu mereka tahu kondisi ini," lanjut dia.

Kepala Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, penyanderaan kasua Novel tak hanya dilakoni pemain tunggal. Selama ini publik mengkaitkan kasus Novel hanya pada kasus dugaan korupsi e-KTP di mana Novel menjadi kepala satgas penyidikan.

"Ada dugaan lain. Misalnya ada barang bukti yang hilang terkait dengan petinggi aparatur negara untuk mengatur mengamankan itu (kasus). Itu ada dugaan di situ, ada yang dendam. Itu yang disampaikan Novel," kata Dahnil.

Kompas TV Kondisi Novel Baswedan Berangsur Pulih
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com