Jokowi: Kita Tak Akan Membiarkan Ancaman yang Merongrong Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Rabu (26/7/2017), memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, membahas pemantaban program bela negara.

Dalam pengantar, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara sudah sangat terasa sekali. Ancaman saat ini sudah bersifat multidimensi.

"Tidak lagi ancaman fisik, namun juga ancaman nonfisik. Mulai dari ancaman ideologi, politik, ekonomi sampai sosial dan budaya," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas.

Menghadapi ancaman-ancaman yang sistematis itu, Jokowi menegaskan, pemerintah bersama rakyat tidak akan tinggal diam.

"Kita tidak akan membiarkan berbagai bentuk ancaman yang merongrong Pancasila sebagai dasar kita bernegara," ujar Jokowi.

(baca: Purnawirawan TNI-Polri Siap Bantu Jokowi Lawan Ormas Anti-Pancasila)

Oleh karena itu, dalam rapat terbatas kali ini, Presiden Jokowi ingin membahas lagi soal pemantaban program bela negara.

Ia yakin program itu bisa menghimpun energi kolektif bangsa dalam menghadapi ancaman.

Presiden sekaligus mengingatkan bahwa bela negara merupakan tugas bersama. Bukan hanya tugas pemerintah saja.

"Dimanapun kita berada, apapun latar belakangnya, apapun pendidikannya, apapun agamanya, apapun sukunya, semuanya sesuai amanah konstitusi memiliki hak dan kewajiban sama untuk ikut dalam upaya bela negara," ujar Jokowi.

(baca: Agum: Ada 10-20 Purnawirawan TNI-Polri Terpengaruh Paham Radikal)

Jokowi meminta agar nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme dan jiwa patriotisme dalam membela bangsa dan negara harus dipupuk sejak dini, sejak mulai dari anak-anak.

"Anak-anak harus mulai dididik, bukan hanya nilai-nilai etos kerja, kedisiplinan dan integritas, tapi juga nilai-nilai dalam mencintai bangsanya, bangga dengan tanah air yang Bhinneka Tunggal Ika," ujar Jokowi.

Hadir dalam rapat terbatas, antara lain Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelejen Negara Budi Gunawan.