Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Menpora soal Pentingnya Klarifikasi Adhyaksa Dault

Kompas.com - 24/07/2017, 21:04 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi membantah bahwa klarifikasi yang akan dilakukan kepada Adhyaksa Dault soal pernyataannya yang diduga mendukung khilafah dan HTI merupakan langkah awal untuk melengserken Adhyaksa dari jabatan Ketua Kwarnas Pramuka.

"Kami belum berpikir ke arah sana," ujar Imam, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Ia menegaskan, pergantian pimpinan Pramuka bukan tugas, pokok, dan fungsi Kemenpora atau pemerintah.

Baca: Tunggu Klarifikasi Adhyaksa soal HTI, Kemenpora Bekukan Anggaran Kwarnas Pramuka Rp 10 Miliar

Hal tersebut didasarkan pada mekanisme yang sudah ada di Pramuka sejak dulu.

"Kalau itu urusan Kwarda (Kwartir Daerah) masing-masing. Karena mereka punya mekanisme permusyawaratan. Masing-masing Kwarda dan Kwarcab (Kwartir Cabang) itulah yang berhak mengusulkan, itu domain mereka," ujar Imam.

Imam mengatakan, klarifikasi kepada Adhyaksa untuk memastikan kebenaran pernyataannya yang beredar dalam video beberapa waktu lalu.

Sebabnya, mendukung khilafah dan HTI berarti menolak asas Pancasila.

Hal itu dikhawatirkan berpengaruh terhadap kebijakan Adhyaksa di Kwarnas Pramuka secara kelembagaan.

Baca: Adhyaksa: Saya Bukan Simpatisan, Apalagi Anggota HTI

"Yang pasti kami tidak mungkin mengorbankan Pramuka dalam hal kelembagaan. Apalagi Pramuka secara kelembagaan ini sudah membentuk karakter pemuda Indonesia dengan baik. Kami intinya ingin menyelamatkan Pramuka," ujar dia.

Kemenpora telah membekukan anggaran sebesar Rp 10 miliar yang dialokasikan untuk Pramuka.

Pembekuan anggaran terkait pernyataan Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault yang diduga mendukung khilafah dan Hizbut Tahrir Indonesia.

"(Anggaran yang dibekukan) Jumlahnya Rp 10 miliar," ujar Menpora Imam Nahrawi, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin.

Selanjutnya, Menpora akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Menpora bersama Menko Polhukam akan memanggil Adhyaksa untuk mendapatkan klarifikasi terkait benar tidaknya ia mendukung khilafah dan HTI.

"Kami akan klarifikasi tentang statement Pak Adhyaksa yang saya dengar dan saya lihat mendukung khilafah, mendukung HTI, meskipun waktunya itu beberapa waktu lalu ya," ujar Imam.

Kompas TV Kwarnas: Makan di Atas Rumput Bukan Pendidikan Pramuka
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com