JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar berserta jajaran pengurus DPP Golkar menyambangi kediaman Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Bacharuddin Jusuf Habibie.
Pertemuan tersebut berlangsung tertutup bagi awak media.
Setelah pertemuan, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan, Novanto melaporkan situasi yang terjadi di Golkar termasuk kasus hukum yang menjeratnya.
Novanto saat ini berstatus tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP yang ditangani KPK.
"Setnov melaporkan perkembangan Golkar termasuk situasi yang sedang dihadapi Golkar, termasuk kasus yang dihadapi beliau," kata Akbar di kediaman Habibie di Jalan Patra, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/7/2017) sore.
(baca: DPD Golkar se-Indonesia Solid Dukung Novanto meski Tersangka)
Akbar mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Novanto pun juga demikian.
Menurut Akbar, Novanto punya hak untuk melakukan langkah hukum atas kasusnya.
"Sekarang sedang dipersiapkannya bersama lawyer dan ahli-ahli hukumnya, dengan harapan tentu lolos, akan menentukan perjalanan Golkar," ujar Akbar.
(baca: Lesunya Setya Novanto saat Pimpin Rapat Golkar...)
Akbar menambahkan, Habibie memberikan dukungan terhadap pelaksanaan hukum kasus Novanto.
Meskipun dalam pemberitaan, lanjut Akbar, nama Novanto disebut ikut dalam pertemuan membahas proyek e-KTP.
Namun, hal tersebut belum bisa dijadikan bukti. Untuk membuktikannya, akan ditentukan nanti di pengadilan.
"Kami semua tentu sangat berharap supaya masalah ini bisa dapat selesai sesuai dengan proses hukum," ujar Akbar.
(baca: Agung Laksono: Kalau Belum Waktunya, Jangan Paksa Novanto Turun)
Habibie juga disebut memberi dukungan penuh terhadap tekad Golkar memenangkan pemilu 2019.
"Pak Habibie menyatakan kita harus konsentrasi, kita harus tunjukkan number one, atau setidak-tidaknya tetap menjadi nomor dua seperti sekarang," ujar Akbar.
Novanto, kata Akbar, juga menyampaikan 29 calon untuk Pilkada serentak selanjutnya. Calon itu murni dari internal Golkar dan sudah punya pengalaman yang cukup dalam pemerintahan.
"Sehingga ini tentu harapan kami sebagian besar dari mereka itu terpilih," ujar Akbar.