Tunggu Klarifikasi Adhyaksa soal HTI, Kemenpora Bekukan Anggaran Kwarnas Pramuka Rp 10 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga telah membekukan anggaran sebesar Rp 10 miliar yang dialokasikan untuk Pramuka.

Pembekuan anggaran itu terkait pernyataan Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault yang diduga mendukung khilafah dan Hizbut Tahrir Indonesia.

"(Anggaran yang dibekukan) Jumlahnya Rp  10 miliar," ujar Menpora Imam Nahrawi, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Selanjutnya, Menpora akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Baca: Adhyaksa Berharap Anggaran Kwarnas Pramuka Rp 10 Miliar Segera Cair

Menpora bersama Menko Polhukam akan memanggil Adhyaksa untuk mendapatkan klarifikasi terkait benar tidaknya ia mendukung khilafah dan HTI.

"Kami akan klarifikasi tentang statement Pak Adhyaksa yang saya dengar dan saya lihat mendukung khilafah, mendukung HTI, meskipun waktunya itu beberapa waktu lalu ya," ujar Imam.

"Tapi kan tidak mungkin ya, kemudian kami berikan fasilitas begitu saja sebelum ada klarifikasi lebih lanjut," lanjut dia.

Baca: Adhyaksa Dault Sakit Hati Dituduh Anti-Pancasila

Imam menegaskan, pada prinsipnya pemerintah tak akan mengorbankan Pramuka secara kelembagaan dengan membekukan anggarannya dalam waktu lama.

Oleh sebab itu, klarifikasi terhadap Adhyaksa akan dilakukan secepatnya agar persoalan segera selesai.

Pernyataan Adhyaksa

Sebelumnya, Adhyaksa Dault menyayangkan adanya tuduhan dirinya anti-Pancasila.

Tuduhan itu muncul setelah video Adhyaksa menghadiri acara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) viral di media sosial.

Adhyaksa menegaskan dirinya tidak anti-Pancasila. Ia mengaku datang ke acara HTI pada 4 tahun silam sebagai tamu.

"Solusi persoalan bangsa justru Pancasila. Tapi karena model media sosial, (disebut) Adhyaksa anti-Pancasila dan sebagainya," kata Adhyaksa, saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).

Setelah video tersebut viral, Adhyaksa dituduh anti-Pancasila. Tuduhan tersebut muncul pascalangkah pemerintah ingin membubarkan HTI lantaran dianggap anti-Pancasila.

baca: Mendagri: Ada Komisaris BUMN Teriak-teriak Anti-Pancasila