Fahri Hamzah: Tak Ada Gunanya Jokowi Bangun Pos Perbatasan Megah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik pembangunan wilayah perbatasan yang masih sebatas pada pembangunan fisik.

Menurut dia, pos perbatasan yang megah, yang selama ini kerap dibanggakan oleh Presiden Joko Widodo, tidak akan ada gunanya apabila tidak dibarengi oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Saya apresiasi Presiden membangun kedaulatan dalam pembangunan fisik. Tapi selama ada ketimpangan, terutama dengan Malaysia dan negara yang lebih maju dari kita, maka pos perbatasan itu tidak ada gunanya," kata Fahri Hamzah.

(baca: Wapres Minta Pembangunan Wilayah Perbatasan Juga Sentuh Kesejahteraan)

Hal ini disampaikan Fahri saat hadir dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017, di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Acara ini digelar oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri.

Hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Adapun Fahri, selain sebagai Wakil Ketua DPR, juga hadir sebagai Ketua Tim Pengawas Perbatasan DPR RI.

"Karena apapun, kalau yang di sana (negara tetangga) lebih sejahtera, rumah sakit lebih dekat, ya pindah orang, bahkan bisa pindah kewarganegaraan," tambah Fahri.

Fahri juga mengingatkan bahwa garis perbatasan Indonesia mencapai jutaan kilometer.

Apabila dibangun pos perbatasan megah di sejumlah titik, namun tidak dibarengi dengan penjagaan di garis perbatasan lainnya, maka justru akan membahayakan kedaulatan bangsa.

"Pintu tikus itu jumlahnya ribuan, pintu resmi sepuluh," ucap Fahri.

Fahri menilai, belum optimalnya pembangunan wilayah perbatasan karena koordinasi yang kurang maksimal antara kementerian dan lembaga.

Ia mengusulkan agar BNPP Kemendagri menjadi kementerian sendiri yang bertugas mengelola wilayah perbatasan.

"Sebab, kami lihat BNPP ini lingkup pekerjaannya terlalu besar. Mengkoordinir 18 kementerian, lebih dari setengah kabinet. Ada 14 provinsi, ratusan daerah tingkat dua dan ribuan kecamatan," ucap Fahri.