Said Aqil: Jokowi Sudah Teken Perppu soal Pembubaran Ormas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo disebut sudah meneken peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang akan mempermudah pemerintah dalam membubarkan organisasi massa.

Hal ini disampaikan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Said Aqil mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, turut dibahas soal upaya pemerintah membubarkan ormas anti-Pancasila.

(baca: 14 Ormas Islam Desak Pemerintah Percepat Pembubaran HTI)

Lalu, Presiden menyampaikan bahwa dirinya sudah menandatangani Perppu sebagai upaya membubarkan ormas tersebut.

"Perppu sudah ditandatangani Presiden," kata Said Aqil usai pertemuan dengan Jokowi.

Menurut Aqil, Perppu tersebut akan diumumkan pada Kamis besok. Namun, Said Aqil tidak bertanya ke Jokowi apakah akan ada lagi ormas yang akan dibubarkan selain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Saya enggak nanya. Kalau kurang saya usul lagi nanti," ucap Said Aqil.

Kompas.com masih berupaya menginformasi pernyataan Said Aqil ini kepada pihak Istana.

(baca: Pemerintah Pilih Jalur Cepat Bubarkan HTI)

Sebelumnya, sebanyak 14 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) memang mendesak pemerintah segera merealisasikan rencana pembubaran HTI dan ormas radikal anti-Pancasila lainnya.

Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas mengatur bahwa pembubaran ormas harus melalui mekanisme pengadilan.

Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk segera menerbitkan perppu untuk mempermudah mekanisme pembubaran ormas.

Selain PBNU, 13 ormas Islam lainnya yang memberikan pernyataan sikap adalah Al-Irsyad Al-Islamiyah, Al Washliyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Mathla'ul Anwar, Yayasan Az Zikra, Al-Ittihadiyah, Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Rabithah Alawiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Nahdlatul Wathan dan Himpunan Bina Mualaf Indonesia (HBMI).

(baca: Yusril Yakin HTI Bakal Menang Melawan Pemerintah)

Koordinator Tim Pembela HTI Yusril Ihza Mahendra sebelumnya optimistis pihaknya bakal menang jika pemerintah menempuh jalur pengadilan untuk membubarkan HTI.

Pasalnya, pemerintah tidak menempuh proses pembubaran ormas yang diatur Undang-undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Adapun pihak HTI membantah anti-Pancasila. Mereka merasa tidak pernah melakukan kegiatan yang melanggar hukum.