Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Ketua KPK: Pemberantasan Korupsi Hanya Butuh 2 Orang Hebat

Kompas.com - 07/07/2017, 17:42 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki, mengatakan, ada dua jabatan penting yang paling berpengaruh terhadap kelangsungan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ruki menyebutkan, dua jabatan penting itu adalah presiden dan ketua Mahkamah Agung.

"Kita butuh pemimpin yang strong dan sustainable dalam komitmen pemberantasan korupsi," ujar Ruki, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Menurut Ruki, komitmen dalam isu pemberantasan korupsi biasanya hanya menjadi konsumsi dalam masa pemilihan presiden (pilpres).

Setelah terpilih, presiden biasanya melupakan janji-janji kampanye untuk lebih maksimal dalam pemberantasan korupsi.

"Kapolri, Jaksa Agung tidak perlu hebat-hebat. Kalau tidak benar, presiden bisa langsung ganti. Maka kita butuh presiden yang hebat," kata Ruki.

Baca: Istana Tolak Intervensi Hak Angket KPK

Selain itu, menurut Ruki, orang hebat yang dibutuhkan adalah ketua Mahkamah Agung (MA).

Ruki mengatakan, ketua MA tidak mungkin mengintervensi proses hukum, namun ketua MA bisa memaksimalkan hukuman bagi koruptor.

Misalnya, ketua MA memberikan instruksi yang mengikat para hakim untuk menghukum berat koruptor.

"Bayangkan, orang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, hukumannya cuma satu tahun," kata Ruki.

Baca: Jokowi Setuju Ada Perbaikan dan Pembenahan KPK

Mantan Pimpinan KPK meminta pemerintah secara konsisten memperkuat KPK secara kelembagaan.

Terutama, saat KPK menghadapi perlawanan balik dari para koruptor.

Salah satunya, saat ini di mana anggota DPR yang diduga terlibat kasus korupsi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.

Kompas TV Pansus angket KPK membuka posko pengaduan di gedung DPR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com