Hanura: Kenaikan Dana Parpol Jangan Dicurigai

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR, Dadang Rusdiana meminta seluruh pihak tak memandang curiga soal dana bantuan partai politik. Hal itu menyusul naiknya besaran dana parpol dari Rp 108 menjadi Rp 1000 per suara. Sebab, kata Dadang, besaran dana bantuan parpol saat ini atau pun jika naik masih sangat kurang dari kebutuhan parpol yang sebenarnya.

"Tidak boleh dipandang dengan kecurigaan, ini partai hambur-hambur duit. Justru masih jauh (dari cukup)," kata Dadang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Ia menambahkan, kebutuhan dana parpol memang tinggi. Hal itu dianggap wajar karena membangun demokrasi yang sehat memang tidak murah.

Kajian yang pernah dilakukan Hanura, setidaknya setiap partai masing-masing membutuhkan Rp 1 triliun pertahun untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dana tersebut masih di luar dana bantuan berdasarkan perhitungan suara.

(Baca: Dana Bantuan Parpol Diusulkan Naik hingga 50 Kali Lipat)

Selama partai tak dibiayai sepenuhnya oleh negara, sambung Dadang, maka politik transaksional akan terus terjadi.

"Makanya masyarakat harus mendukung sepenuhnya. Ini kan dalam rangka membangun demokrasi yang sehat," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura itu.

Namun, ia memahami kondisi keuangan negara saat ini sehingga dana bantuan parpol bisa naik secara bertahap. Jika nantinya dana bantuan parpol terus bertambah, ia berharap pemeriksaan penggunaan keuangan parpol dapat lebih ketat dan transparan karena menggunakan uang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Saya kira tambahan yang diusulkan sekarang dibandingkan kebutuhan partai masih jauh. Cuma karena kondisi keuangan negara belum baik ya kita harus lakukam bertahap," ucap Dadang.

(Baca: Terdakwa Korupsi Dana Bantuan Parpol Divonis Bebas)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan, dana bantuan untuk partai politik tidak mengalami kenaikan selama 10 tahun terakhir. Pada tahun ini, soal peningkatan dana parpol ini akan dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.

"Sudah 10 tahun dana bantuan parpol tidak naik, jadi diusahakan untuk naik dan dibahas di RAPBN 2017," kata Tjahjo, di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).

Tjahjo mengatakan, nantinya dana yang diberikan tetap sesuai dengan perolehan suara yang diraih. Adapun yang sudah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan, yakni sebesar Rp 1.000 per suara.