Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selain Menkominfo dan Menpan RB, Pansus Juga Akan Temui Komnas HAM

Kompas.com - 04/07/2017, 22:48 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meminta pandangan dari sejumlah kementerian/lembaga dalam evaluasi menyeluruh terhadap KPK.

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, terkait sumber daya manusia, Pansus akan menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur.

Sementara itu, terkait dengan kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK, Pansus akan meminta pandangan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

Agun menambahkan, Pansus kemungkinan juga akan meminta pandangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait dengan proses penanganan kasus korupsi oleh KPK.

"Lalu soal adanya dugaan pelanggaran HAM dan sebagainya, mungkin kami akan ke Komnas HAM. Ya itulah agenda-agenda kami ke depan," kata Agun kepada wartawan usai rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Selasa (4/7/2017).

Lebih lanjut Agun mengatakan, Pansus akan mendengarkan semua pihak yang memiliki berbagai pandangan terhadap KPK.

"Kalau (ada pihak) yang merasa diperlakukan tidak adil (oleh KPK) pun, datang temui saya. Berikan informasi apa pun kepada saya," ujar Agun.

(Baca: Pansus Angket KPK Akan Minta Pandangan Menpan RB dan Menkominfo)

Pansus sebelumnya juga dikabarkan mengagendakan kunjungan ke Lapas Sukamiskin di Bandung dan Rutan Pondok Bambu untuk bertemu narapidana kasus korupsi.

Menurut Agun, ini merupakan upaya Pansus dalam membangun konsepsi penegakan hukum yang menjamin HAM.

"Apakah ada di antara mereka (terpidana kasus korupsi) yang selama proses atau menjalani pidana, hak-haknya dianiaya. Kami akan buka itu. Tetapi tidak ada niat mengubah putusan," tutur Agun.

Agun menyebutkan, DPR merupakan lembaga pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan. Namun, ketika dimintai komentar bagaimana kinerja KPK selama ini, Agun menolak memberikan komentar.

"Saya hanya menjalankan tugas Pansus dalam rangka melaksanakan fungsi penyelidikan, pengawasan. Oleh karena itu kami ingin komprehensif. Kami tidak ingin membuat kesimpulan suka-suka sendiri," ujar dia.

Kompas TV Panitia Khusus Angket KPK akan melakukan pemanggilan kedua terhadap Miryam S Haryani.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com