Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/06/2017, 20:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir mengatakan, pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo menyiratkan pesan penting untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Kami ingin menyampaikan pesan, dalam proses menyelesaikan masalah itu harus lewat dialog, lewat silaturahmi, membuka hati dan membuka diri dalam menerima masukan-masukan," ujar Bachtiar dalam konferensi pers di Aula AQL Islamic Center, Tebet, Jakara Selatan, Selasa (27/6/2017) siang.

(Baca juga Pimpinan GNPF-MUI Bantah Hoax Terima Uang Rp 1 Triliun dari Jokowi)

GNPF-MUI mengidam-idamkan Indonesia yang damai, bersatu, dan kuat sekaligus berdaulat.

Para ulama GNPF-MUI tidak ingin ada perpecahan di antara elemen masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, komunikasi dengan siapa pun wajib dilaksanakan.

"Kami tidak ingin Indonesia perang saudara atau diperalat oleh yang menginginkan Indonesia pecah. Cita-cita kami, kembali ke NKRI yang utuh seperti yang dicita-citakan pendiri bangsa ini," kata Bachtiar.

Usai konferensi pers, Bachtiar menyatakan akan menggelar konsolidasi umat dalam rangka menyampaikan pesan dari pertemuan GNPF-MUI dengan Jokowi itu.

(Baca Memaknai Pertemuan Jokowi dan GNPF-MUI)

Bachtiar berharap pesan tersebut sampai ke tingkat akar rumput, antara lain dengan melakukan halalbihalal bersama elemen-elemen aksi Bela Islam.

"Kami juga sedang berkoordinasi bagaimana digelar acara halalbihalal antara ulama, umaroh dan umat. Jadi ini lebih luas, insya Allah," kata dia.

Bachtiar belum dapat memastikan apakah akan mengundang Presiden Joko Widodo dalam halalbihalal tersebut.

Tepat pada hari raya Idul Fitri 1438 Hijriah, Minggu (25/6/2017) lalu, GNPF-MUI bertemu dan berdialog dengan Presiden Jokowi di Ruang Oval Istana Merdeka, Jakarta.

Pimpinan GNPF-MUI yang hadir antara lain Dewan Pengawas Yusuf Muhammad Martak, Ketua Bachtiar Nasir, Wakil Ketua Zaitun Rusmin, juru bicara sekaligus tim advokasi Kapitra Ampera serta pengurus lainnya, yakni Habib Muchsin serta Muhammad Lutfi Hakim.

Sementara itu, Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

Kompas TV Salah satunya membangun komunikasi melalui dialog soal permasalahan bangsa.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut 'Berkelanjutan' oleh Politikus Gerindra

Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut "Berkelanjutan" oleh Politikus Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com