Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siap Kirim TNI ke Marawi, Pemerintah Diminta Antisipasi Reaksi ISIS

Kompas.com - 23/06/2017, 13:53 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bantuan militer Indonesia dalam upaya menanggulangi kelompok sayap Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Filipina dinilai sebagai dampak positif dari kinerja dan citra TNI di masyarakat internasional.

Hal ini disampaikan pengamat terorisme dari Univesitas Malikussaleh Aceh, Al Chaidar, menanggapi kemungkinan diterjunkannya TNI ke Marawi, Filipina.

"Ini adalah konsekuensi dari sistem militer Indonesia yang bagus, masih ada semangat patriotisme," ujar Al Chaidar saat dihubungi, Jumat (23/6/2017).

"TNI bukanlah tentara praetorian (pelindung pemerintah) semata, bukan juga tentara bayaran. Tetapi TNI adalah penjaga keamanan kawasan Asia Tenggara yang reliabel dan bersahaja," kata dia.

Namun, Al Chaidar juga mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai reaksi jaringan ISIS yang ada di dalam negeri. Sebab, bantuan militer untuk Filipina dikhawatirkan akan memicu kemarahan jaringan ISIS yang ada di Indonesia terhadap TNI.

"Sudah pasti. Target mereka tidak lagi polisi saja sekarang, tapi juga TNI," kata Al Chaidar.

Al Chaidar menyarankan pemerintah juga memperkuat pengamanan di perbatasan dan juga di dalam negeri jika rencana mengirimkan pasukan TNI direalisasikan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, pada Rabu (21/6/2017) malam. Meski tidak dijelaskan secara rinci, komunikasi diasumsikan terkait bantuan Indonesia untuk membebaskan Marawi dari cengkeraman ISIS.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai, saat ini komunikasi Indonesia dan Filipina memang sedang mesra.

(Baca: Jokowi Telepon Duterte Semalam, Bahas Perbantuan TNI ke Marawi?)

Sejumlah daerah di Filipina Selatan saat ini memang dalam kondisi darurat. Militer Filipina masih belum memukul mundur kelompok sayap ISIS. TNI direncanakan diterjunkan ke selatan Filipina untuk membantu militer setempat dalam menggempur ISIS di sana.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan trilateral antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia di Manila pada Kamis (22/6/2017) waktu setempat menyatakan Indonesia siap membantu menangani situasi yang terjadi di Marawi.

Langkah ini juga sebagai upaya mencegah dampak dari situasi tersebut ke negara-negara sekitar Filipina, termasuk Indonesia.

"Indonesia siap mendukung Filipina mencapai solusi yang berkesinambungan di Filipina Selatan," ujar Retno, seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri, Jumat (23/6/2017).

(Baca: Bertemu Pejabat Filipina, Menlu Retno Tawarkan Bantuan Indonesia untuk Marawi)

Kompas TV Indonesia Komitmen Bantu Penyelesain Konflik di Marawi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com