Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yang Lebih Berbahaya dari "Proxy War"...

Kompas.com - 14/06/2017, 08:03 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat intelijen Stepi Anriani mengatakan, proxy war memang berbahaya, sebab tidak dilakukan secara langsung oleh negara yang terlibat di dalamnya.

"Kita belakangan didengung-dengungkan dengan istilah proxy war, setelah Panglima TNI dalam berbagai pidato menyebut proxy war. Apa itu proxy war, (adalah) peperangan dengan menggunakan pihak ketiga," kata Stepi dalam diskusi "Pancasila, Terorisme, dan Proxy War" di Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Stepi mengatakan, peperangan jenis ini bukan hanya dimainkan oleh aktor negara (state actor), melainkan juga non-state actor. Aktornya bisa lembaga internasional, lembaga bantuan, non government organization, hingga institusi pers.

Lebih lanjut Stepi mengatakan, di samping proxy war, ada bentuk peperangan lain yang dikenal dengan istilah asymmetric warfare dan cyber warfare.

Peperangan asimetris atau (asymmetric warfare) merupakan pertempuran dua pihak atau lebih untuk menguasai aset dan sumber daya, yang juga dilakukan dengan penguasaan nonmiliter atau cara lazim perang dilakukan.

Sedangkan cyber warfare merupakan peperangan yang dilakukan untuk menguasai potensi aset di dunia maya.

Menurut Stepi, jka tiga bentuk peperangan itu dilakukan bersamaan (proxy war, asymmetric warfare, cyber warfare), maka akan menjadi peperangan yang mengerikan.

 

"Jika ketiga elemen perang ini bersatu, maka itulah yang disebut hybrid warfare. Inilah peperangan yang lebih mematikan abad ini," kata Stepi.

(Baca juga: "Proxy War" Dinilai Ancaman Terbaru Indonesia pada Masa Depan)

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pernah menyatakan, saat ini proxy war mengancam Indonesia. Sehingga semua pihak harus bersatu dalam mencegah dan melawannya.

Dia mengatakan, dalam proxy war tidak bisa dilihat siapa lawan dan kawan, tetapi perang tersebut dikendalikan oleh negara lain. Ia menjelaskan, perang tanpa bentuk tersebut sudah terbukti, dengan kasus lepasnya Timor Timur dari NKRI.

Timor Timur diperebutkan oleh negara lain, karena di sana ada kekayaan SDA berupa greater sunrise yang letaknya antara Indonesia dan Timor-Timur.

Menurut dia, ada beberapa cara dalam mengatasinya, yakni modal NKRI yang mempunyai geografi daratan dan lautan yang kaya akan SDA agar dikelola dengan baik dan bermanfaat.

"Kemudian kita punya demografi, yakni kearifan lokal, yang juga harus dibarengi dengan revolusi mental, Pancasila sebagai pedoman hidup, serta dibutuhkan peran civitas dan akademika, serta mahasiswa dalam mencegahnya perang tanpa bentuk tersebut," kata Gatot.

(Baca:Panglima TNI: "Proxy War" Mengancam Indonesia)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com