JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengklaim hingga Juni 2017, distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah mencapai 80 persen.
"Desember 2016 kemarin itu 70 persen. Saat ini mungkin 80 persen sudah terdistribusi," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (12/6/2017).
Peningkatan jumlah penerima KIP tersebut, diakui Muhadjir, setelah pihaknya melakukan manuver.
Sebenarnya, penerima KIP didasarkan pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) milik Kementerian Sosial.
(Baca: 2,9 Juta Anak Belum Terjangkau KIP)
Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, distribusi menjadi tidak sinkron saat mengacu pada data tersebut.
"Data itu belum by name by address. Jadi ada kartu yang tidak match antara nama dan alamatnya. Itu yang buat distribusi itu agak repot," ujar Muhadjir.
Muhadjir pun mengusulkan kepada Presiden agar distribusi KIP bersumber pada Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik).
Dengan begitu, penerima KIP pasti tepat sasaran lantaran bersumber pada data sekolah.
"Selain dari Dapodik, kami juga menyasar penerima KIP itu berdasarkan penerima Kartu Perlindungan Sosial dan Kartu Keluarga Sejahtera. Begitu kartu-kartu itu datang, nah kami berikan KIP juga untuk anaknya," ujar Muhadjir.
(Baca: Jokowi: Ketahuan Beli Pulsa, KIP Dicabut)
Di sisi lain, tingkat ketepatan sasaran penerima KIP meningkat jauh dibandingkan pada era Mendikbud sebelum Muhadjir.
Jika sebelumnya, persentase ketepatan sasaran sekitar 22 persen, kini persentase ketepat sasarannya mencapai 70 persen.
Artinya, penerima KIP saat ini benar-benar berasal dari kalangan ekonomi bawah.