Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sulit Dapat Izin Pendidikan Doktor, Pengurus Ponpes Mengadu ke Jokowi

Kompas.com - 10/06/2017, 21:47 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

CIAMIS, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendengar curhat salah seorang pengurus Pondok Pesantren Darussalam, Ciamis, Jawa Barat, tentang sulitnya menyelenggarakan pendidikan tingkat doktoral di ponpes itu.

Curhat disampaikan ketika Presiden bersilaturahmi ke ponpes itu, Sabtu (10/6/2017). Pengurus Ponpes itu mengatakan, permohonan sudah diajukan ke pemerintah sejak tiga tahun lalu.

Namun, hingga kini izin belum kunjung keluar. Jokowi pun merespons positif curhat tersebut.

(Baca: Di Ponpes Ciamis Ini, Jokowi Janji Bangun Rusun 3 Lantai untuk Santri)

"Yang berkaitan dengan pendidikan doktor, ini sebenarnya ya saya enggak tahu jawabannya. Tapi ini akan saya urus dengan Kemenag dan Kemenristek Dikti," janji Jokowi.

Senin (12/6/2017), Presiden akan langsung berkomunikasi ke Menag Lukman Hakim Saifudin dan Menristek Dikti M. Nasir terkait permohonan pengurus ponpes tersebut.

Jika memang syarat-syarat lengkap, Jokowi berjanji akan mempercepat prosesnya.

"Hari Senin akan saya cek. Kalau memang secara prosedural syarat-syaratnya enggak ada masalah, akan langsung saya perintahkan terkait hal ini," janji Jokowi lagi.

(Baca: Jokowi Blakblakan di Depan Santri dan Ulama, Ini Isinya...)

Pernyataan Jokowi tersebut disambut tepuk tangan riuh para santri dan ulama yang hadir. Pondok Pesantren Darussalam merupakan ponpes kedua yang dikunjungi Jokowi pada Sabtu ini.

Sebelumnya, Jokowi bersilaturahmi dengan santri dan ulama di Ponpes Miftahul Huda di Tasikmalaya.

Rabu siang, Jokowi pun melanjutkan silaturahmi dengan santri dan ulama di Ponpes Miftahul Ulum.

Dalam silaturahmi ke tiga Ponpes itu, Jokowi menyampaikan pesan-pesan pentingnya menjaga ukuwah Islamiyah sekaligus ukuwah wathaniyah dalam kehidupan sehari-hari.

Kompas TV Warga “Gagal Fokus” Lihat Jokowi Pake Sepatu Kets

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com