Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kirim Moreno Soeprapto ke Pansus Angket KPK, Ini Alasan Gerindra

Kompas.com - 09/06/2017, 21:52 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama politisi Partai Gerindra sekaligus mantan pebalap mobil nasional, Moreno Soeprapto, menjadi satu dari empat nama yang dikirim Partai Gerindra ke Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat ditanyakan perihal alasan penunjukan Moreno, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tak menyampaikan secara rinci.

Namun, ia meyakini Moreno bisa ikut mengawal hak angket KPK. Sebab, Gerindra sempat bersikap tidak menyetujui hak angket.

"Bisalah (mengawal angket KPK). Bisa," kata Fadli di seusai acara buka bersama di Masjid Baitul Rahman, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Menurut Fadli, Moreno sudah cukup lama mewakili Gerindra duduk di Komisi III yang membidangi hukum. Sebelumnya, Moreno bertugas di Komisi X yang membidangi olahraga dan kebudayaan.

"Sudah lama di Komisi III. Saya kira sudah lebih dari delapan bulan," tuturnya.

Adapun selain Moreno, tiga anggota fraksi Partai Gerindra yang dikirim ke Pansus Hak Angket KPK, yakni Desmond Junaidi Mahesa, Muhammad Syafii dan Supratman Andi Agtas.

Hingga hari ini, tujuh fraksi telah mengirimkan nama ke Pansus Hak Angket KPK.

(Baca juga: Ini Daftar 23 Anggota DPR di Pansus Hak Angket KPK)

Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah secara resmi menolak hak angket tersebut melalui forum sidang paripurna.

Sikap serupa diungkapkan Partai Demokrat yang menolak hak angket tersebut. Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih belum menentukan sikap.

Kompas TV DPR Tetap Bentuk Pansus Hak Angket Terhadap KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com