KPK Benarkan Ada Penyegelan Ruangan Anggota DPRD Jawa Timur

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah membenarkan bahwa penyidik KPK melakukan penyegelan terhadap ruang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim), Senin siang (5/6/2017).

Akan tetapi, Febri belum bisa memberikan penjelasan rinci terkait apa penyegelan itu dilakukan.

"Informasi yang saya dapatkan tim bergerak di Jatim. Tapi kami ingin lengkapi terlebih dahulu informasi, apa yang terjadi secara persis. Belum bisa kami sampaikan, karena kami belum dapat informasi lebih lengkap. Nanti akan disampaikan lebih lanjut apa yang terjadi di Jatim tersebut, apakah OTT atau kegiatan lain," kata Febri kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin sore.

Ketika ditanya apakah anggota DPRD pemilik ruangan yang disegel itu turut diamankan, Febri mengaku belum mendapat informasi lebih rinci.

"Saya belum dapat informasi terkait pihak yang diamankan atau spesifik yang terjadi di lapangan," ujar Febri.

Baca: Ruang Ketua Komisi di DPRD Jatim Disegel KPK

Yang jelas, lanjut Febri, kegiatan yang dilakukan KPK di Jatim sesuai kewenangan di bidang penindakan korupsi.

Sebelumnya diberitakan, ruang Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (5/6/2017).

Belum jelas sebab penyegelan ruangan komisi bidang perekonomian itu.

Pantauan Kompas.com, ada dua pintu yang diberi garis oleh KPK, yakni di Ruang Komisi Lantai 2 Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura itu.

Satu ruang ketua komisi, dan satu lagi ruang staf yang berdekatan dengan ruang ketua.

Dua pintu ruangan itu diberi stiker logo KPK.

Agus, salah seorang petugas konsumsi yang saat itu menata peralatan makan di sekitar ruangan tersebut, menjelaskan, beberapa orang sempat masuk ke ruangan staf dan membawa tiga orang staf tersebut ke luar.

"Kejadiannya sekitar pukul 13.30 WIB tadi," jelas Agus.

Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, saat ini dipimpin oleh Mochammad Basuki.

Dia adalah politisi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan Surabaya dan Sidoarjo.

Kepala Inspektorat Jawa Timur, Nurwiyatno mengaku belum mengetahui penyegelan itu.

Demikian pula Sekretaris DPRD Jatim, Jailani, yang mengaku tidak mendapatkan laporan resmi soal penyegelan itu.

"Belum ada laporan resmi yang masuk ke kami soal penyegelan ruangan ketua komisi," ujarnya.