Kembali Dapat Opini WTP, Kapolri Berharap Perbaikan Tunjangan Anggota Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menilai, dengan penilaian ini maka Polri dianggap mampu mengelola uang negara secara akuntabel.

"Selama tiga tahun berturut-turut kemarin kami mendapat opini sangat baik, wajar tanpa pengecualian. Tadi anggota BPK menyampaikan bahwa tahun anggaran 2016 pun Polri mendapatkan predikat WTP," ujar Tito, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Tito mengatakan, Polri telah menerapkan desentralisasi pengelolaan keuangan sehingga laporan anggaran Polri dengan total Rp 73 triliun ditangani di masing-masing satuan kerja.

Hal tersebut, kata dia, memudahkan Polri dalam menyusun laporan keuangan.

Ia menganggap, opini WTP empat kali berturut-turut dapat membuat pemerintah, khususnya Presiden dan Kementerian Keuangan, percaya bahwa Polri dapat mengelola anggaran.

Tito berharap Polri bisa mendapatkan reward atas capaian tersebut.

"Kami harapkan ke depan kami bisa mendapatkan reward dalam bentuk, misalnya, tunjangan kinerja yang lebih baik, anggaran lebih baik dalam kepentingan perbaikan keuangan," kata Tito.

Saat ini, lanjut Tito, Polri telah mengelola dana pengamanan objek vital yang masuk dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Demikian pula pelatihan satpam yang dikelola pusat pendidikan, harus menyerahkan pendapatan ke negara.

"Dikembalikan ke negara, nanti negara kembalikan lagi kepada kita dan kita pertanggungjawabkan," kata Tito.