Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: 9 dari 10 Warga Indonesia Anggap ISIS Ancaman NKRI

Kompas.com - 04/06/2017, 21:02 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas masyarakat di Indonesia tidak setuju dengan perjuangan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan Hizbut Tahrir Indonesia untuk mendirikan negara khilafah. Hal ini diketahui berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis di Jakarta, Minggu (4/6/2017).

Survei menemukan bahwa dari 66,4 persen responden yang tahu ISIS sebanyak, 89,6 persen menyatakan tidak atau sangat tidak setuju dengan perjuangan mereka.

"Bahkan 91,3 persen di antaranya mendukung negara melakukan pelarangan," kata Peneliti Utama SMRC, Saiful Mujani.

Lebih jauh, survei ini juga menemukan bahwa 9 dari 10 (89,3 persen) rakyat Indonesia menganggap ISIS adalah ancaman pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebanyak 92,9 persen menyatakan ISIS tidak boleh hidup di Indonesia.

Baca juga: Survei SMRC: 9,2 Persen WNI Setuju Indonesia jadi Negara Khilafah

Tidak berbeda dengan ISIS, penolakan juga diberikan kepada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang belakangan berusaha dibubarkan oleh pemerintah.

Dari 56,7 persen warga yang mengetahui HTI memperjuangkan gagasan khilafah, sebanyak 68,8 persen warga menyatakan menolak perjuangan mereka. Sementara dari 75,4 persen yang tahu niat pemerintah membubarkan HTI, 78,4 persen menyetujuinya. 

"HTI tidak begitu dikenal seperti ISIS. Namun, mayoritas warga tahu cita cita perjuangan HTI, yakni mendirikan khilafah dan hampir semua warga Riska setuju cita-cita tersebut," ucap Saiful Mujani.

Penelitian SMRC menggunakan 1.500 responden sebagai sampel. Mereka dipilih dengan cara multistage random sampling. Survei dilakukan pada WNI yang berumur 17 tahun atau sudah menikah.

Margin of error pada penelitan tersebut sebesar 2,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan pada 14-20 Mei 2017.

Baca juga: Jokowi, Pulau Miangas, dan Upaya Menangkal ISIS dari Marawi

Kompas TV Ada WNI Sengaja Mau ke Filipina Untuk Gabung ISIS?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com