Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untuk Ketiga Kalinya, Kemenkumham Dapat Opini WTP dari BPK

Kompas.com - 31/05/2017, 13:16 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksaan Keuangan kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pemeriksaan laporan keuangan Kementeriam Hukum dan HAM.

Sebelumnya, Kemenkumham menerima opini WTP juga untuk laporan keuangan tahun 2013, 2015, dan 2016.

Anggota I BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, dalam laporan keuangan tersebut, tidak ditemukan masalah signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan.

"Yang kami lihat tahun 2016 ini Kemenkumham berusaha konsisten dan disiplin pertahankan opini," ujar Agung, di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Agung mengatakan, laporan keuangan Kemenkumham wajar dalam semua hal yang berkaitan dengan material dan realisasi anggaran operasional serta perubahan ekuitas pada akhir tahun 2016 sesuai dengan standar akuntasi pemerintah.

Agung menilai, Kemenkumham berupaya membangun tata kelola yang baik dan akuntabel.

"Ini bukan hadiah dari BPK karena ini prestasi Kemenkumham dalam mengelola dan pertanggungjawabkan keuangan yang dikelola," kata Agung.

Proses pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dimulai dengan entry meeting, kemudan dilanjutkan dengan pengumpulan dokumen, pengujian substantif, interview, klarifikasi, dan diskusi yang seluruhnya dilakukan selama tiga bulan.

BPK, kata Agung, tidak dirancang untuk menilai keberhasilan pencapaian target entitas atau programnya.

Pemeriksaan keuangan juga tidak secara khusus menilai ketidakpatutan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan.

Jika ditemukan, maka BPK wajib mencantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

Agung mengingatkan, opini WTP tidak serta merta menyatakan bahwa laporan tersebut bebas dari kesalahan.

"Masih ditemukan kelemahan dalam sistem penanganan internal maupun permasalahan ketidakpatuhan pada peraturan perundangan yang perlu diperbaiki," kata Agung.

BPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan laporan keuangan Kemenkumham.

Agung berharap, laporan tersebut bisa segera ditindaklanjuti oleh Kemenkumham.

Kompas TV Menteri Desa: Pemberian Opini WTP Merupakan Kerja Kolektif
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com