Nurdin: Rapimnas di Balikpapan Tak Akan Bahas Munaslub Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan, penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 21-23 Mei, tak berkaitan dengan isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Wacana munaslub sempat dilontarkan oleh Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Golkar Yorrys Raweyai.

Wacana itu muncul menyikapi terseretnya Ketua Umum Golkar Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Ya itu isu di luar, internal partai sangat solid. Dalam rapat konsultasi nasional pada Maret lalu, kita sepakati bersama tak ada munaslub. Jangankan munaslub, tak ada keinginan, tak ada niat," ujar Nurdin di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (16/5/2017) malam.

Ini Alasan Kuat Yorrys Sebut Novanto Hampir Pasti Tersangka

Ia menambahkan, Rapimnas hanya untuk menyiapkan konsep dan strategi Golkar untuk menghadapi pilkada 2018 dan pemilu 2019.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Golkar, di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Jumat (21/7/2017). Pertemuan ini digelar atas permintaan DPP Golkar untuk membahas status Setya Novanto yang menjadi tersangka korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

"Tak ada masalah dengan Pak Yorrys. Semua komunikasi berjalan baik. Beda pendapat internal itu biasa. Sekarang tetap solid," lanjut dia.

KPK hingga saat ini masih memperkuat bukti-bukti untuk memastikan keterlibatan Novanto dalam kasus e-KTP.

Novanto masih berstatus saksi, namun sudah dicegah berpergian ke luar negeri.

KPK akan terus membandingkan keterangan para saksi yang diperiksa dan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

Novanto sudah berkali-kali membantah terlibat korupsi e-KTP.