Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Merasa Ada Upaya Benturkan Jokowi dengan Parpol dan Wapres

Kompas.com - 14/05/2017, 15:14 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai situasi politik nasional mulai tidak kondusif.

Hal itu, kata dia, terlihat dari berbagai peristiwa politik yang cenderung mengganggu jalannya pembangunan nasional, yang membutuhkan situasi kondusif.

Karena itu, ia mengajak semua partai politik, elemen masyarakat, dan elemen bangsa untuk tetap berkomitmen mendukung dan membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan tugasnya hingga 2019.

"Pembangunan membutuhkan situasi kondusif. Karena itu, PKB mengajak seluruh partai politik, elemen masyarakat dan elemen bangsa tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menuntaskannya sampai 2019," kata Muhaimin Iskandar, melalui keterangan tertulis, Minggu (14/5/2017).

Muhaimin menilai saat ini ada yang membentur-membenturkan Jokowi dengan partai politik, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan elemen bangsa lainnya.

Situasi politik menjelang dan sesudah Pilkada DKI Jakarta, menurut Muhaimin, juga memberikan kontribusi pada memanasnya suhu politik nasional. 

Hal itu dimanfaatkan oleh mereka yang sengaja membentur-benturkannya, sehingga situasi menjadi tidak kondusif.

Menurut Cak Imin, Bangsa Indonesia harus belajar dari sejarah. Pada saat Indonesia dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, ada pula yang sengaja menjalankan agenda untuk mengganggu Gus Dur.

"Pelajaran masa lalu harus kita ingat, ketika pemerintah diberhentikan di tengah jalan seperti pada masa Presiden Gus Dur. Hal ini yang harus dihindari," kata pria yang akrab disapa Cak Imin.

“Tidak ada kata lain, partai politik harus bersatu mendukung Presiden Jokowi untuk menyelesaikan dan menuntaskan pembangunan nasional hingga tahun 2019," ujar dia.

(Baca juga: Muhaimin Harap Pemerintah Lebih Proaktif Wujudkan Ekonomi Pro Rakyat)

Kompas TV Dinamika politik di Ibu Kota pasca vonis 2 tahun penjara terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus penodaan agama belum juga mereda.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com