Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituding Cari Kesalahan Pajak Fadli Zon, Ini Komentar Istana

Kompas.com - 14/05/2017, 12:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan dengan tegas membantah telah menginstruksikan aparat untuk mencari-cari keterlibatan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam hal tindak pidana perpajakan.

"Tuduhan itu tidak benar," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo kepada Kompas.com, Sabtu (13/5/2017).

Johan mengatakan, dugaan keterlibatan Fadli Zon dalam tindak pidana perpajakan pertama kali diketahui berdasarkan salah satu sidang kasus pajak di pengadilan tindak pidana korupsi, beberapa waktu yang lalu.

Istana, lanjut Johan, sama sekali tidak tahu menahu perihal perkembangan sidang itu sendiri. Istana juga tidak terkait dengan seorang yang mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan Fadli Zon dalam perkara itu.

"Istana tidak ada kaitan apa pun dengan pajak seseorang, apalagi dengan fakta- fakta yang muncul di sebuah persidangan," ujar Johan.

Untuk menjernihkan persoalan, Johan meminta Fadli Zon menanyakan langsung ke orang di persidangan yang pertama kali menyebut keterlibatan Fadli dalam perkara pajak.

"Sebaiknya ditanyakan kepada sumber awal munculnya informasi soal itu," ujar Johan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya merasa kesalahan pajaknya sudah dicari-cari sejak ia mengikuti aksi unjuk rasa 411 atau 4 November 2016 lalu.

Aksi massa saat itu digelar di sekitar Istana Kepresidenan untuk menuntut pemerintah memproses hukum Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap melakukan penodaan agama.

"Setelah saya ikut 411 ada info datang ke saya bahwa saya dicari persoalan pajaknya," kata Fadli Zon usai menghadiri pelantikan kepala daerah, di Istana Kepresidenan, Jakarta?, Jumat (12/5/2017).

(Baca: Fadli Zon: Ada Perintah dari Istana Cari Persoalan Pajak Saya)

Fadli mengaku mendapat informasi ini dari sejumlah orang, termasuk pegawai pajak. Namun, informasi ini disampaikan secara informal.

"Dibilang, ini ada dari Istana, perintah dari Istana. Saya enggak tahu benar apa enggak," ucap Fadli.

Fadli pun menduga munculnya nama dia bersama wakil ketua DPR Fahri Hamzah dalam sidang kasus pajak di pengadilan tindak pidana korupsi merupakan buntut dari kesalahan pajaknya yang dicari-cari.

Padahal, Fadli mengaku selalu taat membayar pajak.

"Kejar dong yang enggak bayar pajak siapa. Pengemplang pajak yang simpan uangnya ke luar negeri. Itu dong yang dikejar. Jangan mau main kriminialisasi karena perbedaan politik," kata Wakil Ketua Umum Gerindra ini.

Namun, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan Fadli Zon bersih dari permasalahan pajak. Sebab, Fadli telah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).

(Baca: Ditjen Pajak Sebut Permasalahan Pajak Fadli Zon Sudah "Clear")

Kompas TV Fadli Zon & Fahri Hamzah Tersebut pada Sidang Kasus Pajak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celcius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celcius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com