Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sikap Mendagri Dikhawatirkan Jadi Pola yang Terus Berulang

Kompas.com - 12/05/2017, 21:42 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menilai, sikap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam merespons orasi pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berinsial VKL yang mengkritik Jokowi, terlalu reaksioner.

Menurut Tama, pernyataan dilontarkan VKL merupakan Kritik biasa. Kritik serupa kerap terjadi dalam sistem negara yang menganut Demokrasi.

"Kata-kata yang disampaikan (VKL) berdasarkan video, saya pribadi tidak menemukan unsur pidana. Apa yang mau dikejar (oleh Mendagri)?," ujar Tama ditemui di restoran Tjikini Lima, Cikini, Jakarta, Jumat (12/5/2017).

(Baca: Mendagri Tetap Tuntut Klarifikasi Pengkritik Jokowi)

 

Sebagai bagian dari ICW yang juga kerap mengkritik Pemerintah, Tama khawatir, sikap tersebut akan menjadi pola yang terus berulang.

Sehingga ketika ada warga negara yang mengkritik pemeritah, dengan mudahnya muncul niatan upaya pengkriminalisasian.

"Temen-temen yang aktif memberikan kritik, namun tidak sesuai dengan keinginan Mendagri, misalnya, terus mau dilaporkan?," kata dia.

(Baca: Diduga Sebarkan Data E-KTP Pengkritik Jokowi, Ini Penjelasan Mendagri)

Menurut Tama, jika Tjahjo Kumolo merasa tidak suka dengan apa yang disampaikan VKL, sedianya dapat menyikapinya dengan lebih bijak.

Misalnya, memberikan teguran terlebih dahulu. Lebih jauh lagi, sebagai menteri sedianya justru merangkul dengan membuka diri menampung aspirasi mereka.

"Kan tentu saja ketika ada kritik harus dimaknai sebagi masukan. Siapa pun yang melihat masukan positif, meskipun dalam bentuk kritik, itu patut diapresiasi, bahkan dijadikan refleksi atau masukan," ujar Tama.

Tama menambahkan, hal yang saat ini terjadi justru menunjukkan bahwa pemerintahan seperti anti kritik.

Indonesia, menurut Tama, justru seperti mengalami kemunduran beberapa tahun ke belakang.

"Era reformasi dan demokrasi kan sebenarnya waktunya masyarakat memberikan masukan untuk pembangunan," kata Tama.

Dalam sebuah video yang beredar, VKL mengatakan bahwa rezim pemerintahan Jokowi adalah rezim yang lebih parah dari rezim pemerintah era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Halaman:


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com