Merombak Kabinet

Oleh: Syamsuddin Haris

Beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan merombak kembali kabinetnya jika kinerja para menteri tak sesuai target. Ke mana arah perombakan kabinet jilid 3, kocok ulang parpol koalisi atau benar-benar berbasis kinerja?

Memegang jabatan sebagai menteri negara tentu menjadi idaman banyak orang. Pada era Orde Baru (1966-1998), para menteri pada umumnya mengemban jabatan mereka secara penuh, yakni selama lima tahun. Sejumlah menteri, terutama di bidang ekonomi, bahkan memegang jabatan itu hingga dua sampai empat periode.

Almarhum Ali Wardhana, misalnya, menjadi menteri kepercayaan Soeharto selama hampir 20 tahun (1968-1988). Begitu pula Radius Prawiro yang malang melintang menjadi menteri selama 20 tahun (1973-1993), sementara Widjojo Nitisastro, salah seorang arsitek ekonomi Orde Baru, mengepalai Bappenas hingga menjabat menko ekuin selama hampir 13 tahun (1971-1983).

Namun, menjadi pembantu presiden di era reformasi tidak bisa ”tenang” seperti pada era Soeharto. Para menteri setiap saat harus siap dicopot atau digeser ke posisi lain jika kinerja mereka tidak sesuai dengan harapan, atau sikap politik partai politik mereka, jika berpartai, bertentangan dengan posisi politik sang presiden.

Hal itu pernah dialami oleh para menteri Kabinet Persatuan Nasional pada era almarhum Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur, 1999-2001). Beberapa menteri hanya menjabat selama 3-6 bulan, beberapa lainnya kurang dari satu tahun, dan beberapa lainnya lagi mundur tidak lama setelah menjabat.

Mungkin trauma dengan era Gus Dur, Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004) yang membentuk Kabinet Gotong Royong tidak melakukan perombakan kabinet. Namun, dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) berlangsung lima kali perombakan Kabinet Indonesia Bersatu, masing-masing dua kali pada periode I dan tiga kali saat periode II. Kecuali pada perombakan kabinet skala besar pada 11 Oktober 2011, dua kali perombakan KIB periode IIbersifat terbatas.

Manuver parpol koalisi

Selama lebih dari separuh masa pemerintahannya, Presiden Jokowi telah dua kali merombak Kabinet Kerja, yakni pada Agustus 2015 dan Juli 2016. Yang menarik, pasca-perombakan kabinet jilid 2, Presiden Jokowi secara mengejutkan memberhentikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar yang baru tiga pekan dilantik karena disinyalir berkewarganegaraan ganda.

Sekitar dua bulan kemudian Arcandra kembali diangkat dalam jabatan wakil menteri ESDM, mendampingi menteri ESDM yang baru, Ignasius Jonan, mantan menteri perhubungan yang dua bulan sebelumnya dicopot oleh Presiden Jokowi.

Fenomena menarik lain dari dua setengah tahun Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla adalah begitu seringnya terjadi pergeseran menteri di satu posisi kementerian. Selain Kementerian ESDM, ada empat portofolio kementerian lain yang sudah pernah tiga kali mengalami pergantian menteri.

Keempat kementerian tersebut adalah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (dari Tedjo Edhy Purdijatno ke Luhut Binsar Pandjaitan, kemudian digantikan oleh Wiranto), Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya (Indroyono Soesilo, Rizal Ramli, Luhut Binsar Pandjaitan), Kementerian Perdagangan (Rachmat Gobel, Thomas T Lembong, EnggartiastoLukita), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Andrinof Chaniago, Sofyan Djalil, Bambang Brodjonegoro).

Meskipun demikian, kinerja para menteri hasil dua kali perombakan tersebut tampaknya belum memuaskan sang presiden sehingga mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta itu memberi sinyal akan merombak kembali kabinetnya. Diduga faktor penting di balik sinyal Presiden adalah kebutuhan akan pencapaian target percepatan pembangunan sehingga diharapkan sebagian besar program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla bisa segera diwujudkan dan dinikmati masyarakat.

Akan tetapi, tidak mustahil pula, di luar faktor kinerja para menteri, perombakan kabinet dipicu oleh kebutuhan Presiden Jokowi akan Kabinet Kerja yang lebih solid serta tidak terganggu oleh manuver politik partai-partai koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla.

Tarik-menarik dukungan dan manuver politik partai politik dalam Pilkada DKI Jakarta sangat mungkin merisaukan Jokowi. Seperti diketahui, parpol koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla pada putaran pertama terbelah ke dalam Poros Teuku Umar (rumah Megawati Soekarnoputri) yang mengusung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Poros Cikeas (kediaman Susilo Bambang Yudhoyono) yang mengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.