Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Intervensi JK, Ini Cerita PKS soal Pencalonan Anies-Sandi

Kompas.com - 08/05/2017, 14:05 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid membantah bahwa ada intervensi Wakil Presiden Jusuf Kalla pada pencalonan Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Namun, ia tak membantah jika ada komunikasi yang dibangun antara partai koalisi Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan Kalla.

Menurut dia, komunikasi itu hanya sebtas meminta masukan.

"Bahwa kemudian ada telepon dari Pak JK, ada komunikasi dengan Pak JK. Saya kira itu bagian dari, sekali lagi, bukan intervensi tapi bagaimana Pak Sandi meminta masukan, mungkin juga Pak Anies minta masukan," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2017).

"Memberi masukan kepada Pak Anies untuk pada intinya Pak JK mendukung," lanjut dia.

Hidayat mengatakan, istilah "intervensi" tak masuk akal jika melihat posisi politik Kalla.

(Baca: Agung Laksono Terkejut Ada Intervensi JK di Balik Pencalonan Anies Baswedan)

Pertama, Kalla bukan pengurus atau keluarga besar partai pengusung Anies-Sandi yakni Gerindra dan PKS.

Kedua, Kalla masih merupaka bagian dari Partai Golkar bahkan pernah memimpin partai berlambang pohon beringin itu.

Selain itu, pada Pilpres 2014 lalu Gerindra-PKS juga berada pada koalisi yang berbeda dengan Kalla.

"Masuk akal kah seseorang yang bukan pengurus partai kemudian melakukan intervensi dan intervensinya diterima? Ya enggak masuk akal," kata dia.

Sandiaga Uno, kata Hidayat, adalah orang pertama yang memunculkan nama Anies di koalisi.

Nama Anies juga dibahas dalam proses pengambilan keputusan calonan cagub-cawagub oleh Gerindra dan PKS sejak tiga hari sebelum penutupan pencalonan.

"Pak Sandi ternyata sudah berkomunikasi cukup intensif dengan Pak Anies. Jadi tiga malam sebelum penutupan itu nama Pak Anies sudah muncul dalam pembahasan kami Gerindra-PKS," papar Hidayat.

(Baca: JK Bantah Intervensi Pencalonan Anies Baswedan pada Pilkada DKI)

Halaman:


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com