Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Berpotensi Usung AHY pada Pilpres, Ini Kata PAN, PKB, dan PPP

Kompas.com - 08/05/2017, 11:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat berpotensi mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk Pemilihan Presiden 2019.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menanggapi kemungkinan angka presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) sebesar 0 persen.

Adapun pada Pilkada DKI Jakarta 2017, tiga partai selain Partai Demokrat turut mengusung AHY sebagai calon gubernur. Tiga partai itu yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Bagaimana tanggapan tiga partai tersebut terkait kemungkinan majunya AHY pada pilpres?

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno tidak berkomentar banyak. Menurut dia, pembahasan soal presidential threshold bahkan masih belum selesai dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU Pemilu) dan pemerintah.

"Saya kira masalah PT ini masih dibahas di DPR dan pandangan PAN perlu adanya PT agar presiden yang diusung parpol memiliki dukungan, baik parlemen maupun rakyat," kata Eddy saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (8/5/2017).

Sementara itu, PKB menilai hal itu menjadi hak Partai Demokrat. Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan menuturkan, pihaknya belum melakukan pembahasan pilpres 2019 karena momentumnya masih jauh.

"Bagi kami, itu sepenuhnya keputusan Demokrat," kata Daniel.

Hal serupa diungkapkan Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani. Menurut Arsul, pengusungan calon presiden merupakan hak masing-masing parpol.

Adapun koalisi PPP dan Demokrat, kata dia, sebatas Pilkada DKI Jakarta putaran pertama. Sedangkan koalisi tersebut kini sudah selesai.

"Jadi soal selebihnya, seperti koalisi pilpres maka itu sesuatu yang masih jauh dan belum pernah sedikit pun disinggung di antara kedua parpol ini," ucap Arsul.

Saat ini, PPP sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah masih fokus untuk menyukseskan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Jika pemerintahan ini berhasil dan elektabilitasnya tinggi di masyarakat maka prioritas PPP logisnya adalah mendukung pencalonan kembali Pak Jokowi jika beliau akan kembali jadi capres," ucapnya.

(Baca juga: Demokrat Anggap AHY Punya Modal untuk Maju pada Pilpres 2019)

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuturkan, ambang batas pilpres sangat krusial dalam memengaruhi peta politik pencapresan di pemilu 2019. Ia merasa saat ini di DPR lebih banyak partai yang menginginkan PT sebesar 0 persen.

Menurut dia, Partai Demokrat siap bila harus mengusung capres sendiri jika PT ditiadakan.

Saat ditanya apakah putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bakal diusung, Hinca tak langsung menjawab. Namun, Hinca juga tak membantah.

(Baca: Jika "Presidential Threshold" 0 Persen, Demokrat Berpotensi Usung AHY)

"Beliau (AHY) punya pengalaman September sampai Februari di DKI (Pilkada DKI Jakarta), cepat sekali. Tapi juga cepat sekali melahirkan dia sebagai orang yang dikenal. Bahkan di daerah juga seperti di Kepulauan Riau dan kamu lihat sendiri di NTB, antusiasme masyarakat tinggi sekali kan," kata Hinca.

Kompas TV Alasan Agus Yudhoyono Menangis Saat Mengundurkan Diri dari TNI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com