Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Buka Rakernas dengan Penandatanganan Petisi Antihoaks

Kompas.com - 07/05/2017, 11:29 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

MATARAM, KOMPAS.com - Partai Demokrat menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk merapatkan barisan menghadapi pilkada 2018 dan pemilu 2019 di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 7-9 Mei 2017.

Rakernas diawali dengan kegiatan jalan sehat, bermain voli, dan penandatanganan petisi antihoaks dan fitnah di media.

Penandatanganan petisi tersebut berupaya memecahkan rekor MURI yang sebelumnya dipegang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur pada April lalu.

Pemprov Kaltim memegang rekor sebanyak 3.000 tanda tangan petisi antihoaks dan fitnah di media massa.

Acara jalan sehat yang berlangsung Minggu (7/5/2017) pagi, dimulai dari Lapangan Sangkareang sekitar pukul 07.00 Wita. Jalan sehat berakhir di Lapangan Bumigora dengan rute sejauh 2 kilometer.

Jalan sehat tersebut diikuti sekitar 10.000 peserta. Acara tersebut diikuti pula oleh putera Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi.

"Alhamdulillah, kita semua bisa berkumpul di sini. Saya apresiasi kepada Tuan Guru (Zainul Majdi), gubernur kita yang telah membangun NTB menjadi semakin maju seperti sekarang," ujar Agus di Lapangan Sangkareang, Mataram, dalam sambutannya sebelum melangsungkan acara jalan sehat bersama.

Di saat yang bersamaan, SBY membuka pertandingan persahabatan bola voli antara pengurus Partai Demokrat dan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) NTB.

Agus, Zainul, dan SBY lantas bertemu di Lapangan Bumigora untuk menandatangani petisi antihoaks dan fitnah bersama sejumlah fungsionaris Partai Demokrat seperti Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Wakil Ketua Umum Roy Suryo.

SBY juga turut didampingi Ani Yudhoyono, sang istri.

Setelah proses penandatanganan petisi selesai, pihak MURI lantas menghitung jumlah tanda tangan dan mengesahkan Demokrat sebagai pemegang rekor baru dengan jumlah tanda tangan 9.709.

SBY pun didapuk untuk memberi sambutan. Dalam sambutannya ia menegaskan netralitas media agar selalu dijaga dan tetap independen.

"Negara ini adalah negara kebenaran, negara keadilan, negara etika, dan negara hukum. Bukan negara kebohongan, bukan negara fitnah, bukan negara hoaks. Rakyat harus menerangi hoaks ini," ujar SBY di Lapangan Bumigora, Mataram.

"Saya dan keluarga pribadi sering menjadi korban hoaks, korban fitnah. Belum lama dalam Pilkada DKI, begitu luar biasa hoaks dan fitnah yang dikaitkan pada saya dan keluarga. Adil tidak? Tidak adil, tak boleh dibiarkan," kata SBY.

(Baca juga: Demokrat Mulai Penjaringan Pilgub Jabar Usai Rakernas)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com