Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum Demokrat Berniat Maju Pilkada Jatim

Kompas.com - 26/04/2017, 09:59 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf akan ikut bertarung pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.

Anggota DPR ini mengaku telah berkeliling ke sejumlah daerah, terutama di daerah pemilihannya di Malang Raya.

"Masyarakat Malang Raya menginginkan, konstituen saya, teman-teman itu menginginkan saya untuk ikut maju di Jatim 1," ujar Nurhayati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017).

Nurhayati menambahkan, dirinya telah berkeliling hampir ke 38 kabupaten/kota dan menginventarisasi permasalahan di masing-masing daerah.

(Baca: Disebut "Kuda Hitam" di Pilkada Jatim, Suami Arumi Bachsin "No Comment")

Menurut dia, untuk maju sebagai kepala daerah seseorang perlu mengetahui permasalahan di daerah tersebut.

Tak hanya memerhatikan masyarakat menengah ke atas tapi juga rajin mendengar aspirasi masyarakat kelas bawah.

Ia berharap bisa melanjutkan perjuangan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo yang sudah dua periode menjabat Gubernur Jawa Timur.

"Pakde Karwo ini kan memang programnya sangat disukai masyarakat, jadi siapa yang bisa melanjutkan. Ya mudah-musahan Demokrat lagi yang bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pakde Karwo selama ini," tutur Anggota Komisi I DPR itu.

Beberapa nama digadang-gadang akan mengikuti kontestasi tersebut, seperti Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saefullah Yusuf (Gus Ipul).

(Baca: Didukung Maju Pilkada Jatim, Khofifah Gunakan Rumus Ini)

Saat ditanya perihal kesiapannya bertarung dengan nama-nama tersebut, Nurhayati hanya menjawab bahwa setiap warga negara berhak memilih dan dipilih.

Termasuk dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur. Ia meyakini masyarakat sekarang sudah lebih cerdas untuk mengetahui siapa figur yang dinilai dapat memimpin daerahnya.

"Paling tidak saya ingin memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa ingat, hak memilih itu adalah hak hidupnya untuk mengatur hidupnya selama lima tahun," ucap Nurhayati.

Kompas TV Sepanjang Pilkada Serentak tahun 2017, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan dana hingga Rp 9,4 triliun. Anggaran ini diperoleh dari uang rakyat yang masuk melalui APBD dan APBN.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com