Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Gus Sholah Soal Pemilih Ahok-Djarot dan Pemilih Anies-Sandi

Kompas.com - 06/05/2017, 12:54 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Salahudin Wahid mengungkapkan munculnya gejala konflik ke-Indonesiaan dan ke-Islaman. Salah satunya yang belakangan ini terjadi dalam Pilkada DKI 2017.

Gejala itu terdapat di dua kelompok pendukung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Sebab, dari dua kelompok itu muncul pandangan kalau kelompok yang satu merasa paling Indonesia dan kelompok lainnya merasa paling Islam.

Yang memilih Ahok-Djarot, lanjut Salahudin, dianggap non Islam dan munafik. Sedangkan yang memilih Anies-Sandi dianggap anti Indonesia dan intoleran. Namun, adik Presiden ke-empat RI Abdurrahman Wahid itu mengatakan, semua pandangan tersebut adalah kekeliruan.

"Anggapan itu sungguh keliru," kata pria yang kerap disapa Gus Sholah ini, Sabtu (6/5/2017).

Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pada acara Seminar Pemikiran Hardatus Syaikh KHM Hasyim Asyari, di gedung Nusantara V, MPR RI, Senayan, Jakarta, dalam tema "Ke-Islaman dan ke-Indonesiaan Aktualisasi Pemikiran dan Kejuangan Hadratus Syaikh KHM Hasyim Asyari".

Gus Sholah menyebutkan, kalaupun ada pandangan seperti itu, tidak boleh sampai diucapkan. Apalagi, menghakimin sesamanya. "Anggapan itu cukup diri kita sendiri tapi tidak boleh diucapkan untuk menghakimi orang lain," ujar Salahudin.

Pertentangan yang muncul, lanjut dia, sebenarnya bukan antara umat Islam dan non muslim. Malahan terjadi di antara umat Islam sendiri, antara yang mendukung mencalonkan pemimpin non muslim dan yang menolak.

Hal itu, lanjut dia, terjadi karena perbedaan pandangan masing-masing kelompok tentang penafsiran surat Al Maidah ayat 51.

"Sejauh pengamatan saya banyak muslim setuju bahwa mereka tidak boleh milih non muslim," ujarnya.

Namun, Gus Sholah menyayangkan terjadinya perbedaan antar dua kelompok tersebut. Padahal, kedua pihak harusnya saling menghormati pilihan dan pendapat masing-masing.

"Tidak perlu saling salahkan, serang, atau ejek. Pilkada terjadi di banyak tempat tapi tidak pernah terjadi konflik tajam seperti Pilkada DKI," sebutnya.

Ia melihat hal ini memang ada pemicunya yakni ucapan Ahok. Namun, Gus Sholah tidak menyebut ucapan mana yang memicu pertentangan kedua kelompok tadi.

"Karakter itu dipicu tindakan dan perilaku Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang sering tidak bisa mengendalikan diri dalam berbicara dan juga dipicu Polri yang dianggap dikalangan Islam tidak adil dan memihak," kata dia.

Gus Solah menilai, kedua kelompok pendukung yang bertentangan itu bisa duduk bersama, untuk merajut kembali persatuan. Caranya melalui dialog dengan hati dan kepala yang dingin.

"Perbedaan pandangan antar dua kelompok di atas harus diselesaikan dalam dialog, tidak bisa diselesaikan dengan unjuk rasa atau mengirim karangan bunga dalam jumlah banyak," ucapnya.

Tinggal pertanyaannya, sambung dia, siapa yang akan memprakarsai dialog tersebut, siapa tokoh yang mewakili yang bisa diterima kedua pihak, dan lainnya. Ia menilai, tempat dialog misalnya bisa dilakukan di gedung MPR.

"Dialog harus terbuka. Apa yang diinginkan dan tidak diinginkan kedua kelompok," ujarnya.

Hadir dalam acara ini, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Menteri Agama RI Lukman Hakim, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, dan tokoh lainnya.

Baca juga: Amien Rais: Karena kalau Ahok Bebas, Dia Bisa Jadi Mendagri, Apa Saja...

Kompas TV Pertanyaan mau ke mana Basuki Tjahaja Purnama setelah tidak menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta masih misteri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Nasional
Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Nasional
Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

Nasional
PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

Nasional
Prananda Tak Hadir Pembukaan Rakernas V PDI-P, Ada Apa?

Prananda Tak Hadir Pembukaan Rakernas V PDI-P, Ada Apa?

Nasional
Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

Nasional
Upaya PDI-P Agar Kader Berprestasi Tak Dibajak Partai Lain Saat Pilkada: Beri Surat Tugas

Upaya PDI-P Agar Kader Berprestasi Tak Dibajak Partai Lain Saat Pilkada: Beri Surat Tugas

Nasional
Megawati: Tidak Ada Koalisi dan Oposisi, Sistem Kita Presidensial

Megawati: Tidak Ada Koalisi dan Oposisi, Sistem Kita Presidensial

Nasional
Hari Ke-13 Keberangkatan Calon Haji RI, 85.782 Jemaah Tiba di Saudi, 10 Orang Wafat

Hari Ke-13 Keberangkatan Calon Haji RI, 85.782 Jemaah Tiba di Saudi, 10 Orang Wafat

Nasional
Ditanya Alasan Ganjar-Mahfud Kalah, Megawati: Tanya Sama yang Bikin TSM

Ditanya Alasan Ganjar-Mahfud Kalah, Megawati: Tanya Sama yang Bikin TSM

Nasional
Ganjar Akan Bantu Kepala Daerah PDI-P di Pilkada 2024

Ganjar Akan Bantu Kepala Daerah PDI-P di Pilkada 2024

Nasional
Diwarnai Keterlambatan, Kloter Terakhir Gelombang Pertama Jemaah Haji Tiba di Madinah

Diwarnai Keterlambatan, Kloter Terakhir Gelombang Pertama Jemaah Haji Tiba di Madinah

Nasional
Andika Perkasa Siap Jika Diperintah PDI-P Maju Pilkada Jakarta

Andika Perkasa Siap Jika Diperintah PDI-P Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Kata Megawati soal Sikap PDI-P Terhadap Pemerintahan ke Depan

Kata Megawati soal Sikap PDI-P Terhadap Pemerintahan ke Depan

Nasional
Pengamat Nilai Megawati Dukung Puan Jadi Calon Ketum PDI-P

Pengamat Nilai Megawati Dukung Puan Jadi Calon Ketum PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com