Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Belum Berencana Bentuk Tim Independen Kasus Novel Baswedan

Kompas.com - 05/05/2017, 15:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo belum berencana membentuk tim independen guna menyelidiki penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

"Belum ada," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo saat dihubungi, Jumat (5/5/2017).

Sebelumnya, desakan agar Presiden Jokowi membentuk tim independen disuarakan oleh mantan pimpinan KPK hingga pegiat antikorupsi.

Penyerangan terhadap Novel sudah terjadi pada 11 April atau hampir sebulan yang lalu. Namun, hingga kini pengusutan yang dilakukan oleh kepolisian belum menemukan titik terang.

Terkait hal itu, Johan menegaskan bahwa sejak awal Presiden Jokowi sudah menginstruksikan kepada Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini.

"Dulu begitu ada peristiwa itu langsung perintah Kapolri, Kapolri bentuk tim khusus. Apa yang menjadi wilayah presiden sudah dijalankan," ucap Johan.

"Mencari orang (pelaku penyerangan) itu kan kita enggak tahu, sejauh mana Polri memiliki bukti yang kuat," kata dia.

(Baca juga: Busyro: Dalam Kasus Novel Baswedan, Presiden Tak Hargai Pegawai KPK)

Johan juga mengungkapkan, dalam pertemuan Jokowi dan pimpinan KPK Jumat pagi tadi, tidak ada pembahasan soal penyelidikan kasus Novel yang berjalan lambat.

Pimpinan KPK hanya membahas soal biaya pengobatan Novel. Presiden sepakat biaya pengobatan Novel di Singapura, berikut biaya keluarga yang menjaganya di sana, akan ditanggung oleh negara lewat pos anggaran di Istana Kepresidenan.

"Kan keluarganya juga butuh biaya untuk menginap. Dari KPK juga ada yang jaga di sana," ucap Johan.

(Baca juga: Jokowi Setuju Biaya Pengobatan Novel Baswedan Ditanggung Negara)

Penyiraman air keras dilakukan oleh orang tidak dikenal seusai Novel melaksanakan shalat Subuh di Masjid Al-Ihsan dekat rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta.

Penyiraman itu diduga dilakukan oleh dua orang yang berboncengan dengan sepeda motor. Novel Baswedan merupakan Kepala Satuan Tugas yang menangani beberapa perkara besar yang sedang ditangani KPK. Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

(Baca juga: Pimpinan KPK Berterima Kasih ke Jokowi atas Biaya Pengobatan Novel)

Kompas TV Polisi Temukan Titik Terang Kasus Teror Novel
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com