Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akademisi: Pemerintah Harus Bijak Sikapi Munculnya Beragam Ideologi

Kompas.com - 04/05/2017, 15:36 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil rektor bidang kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Yusron Razak mengakui adanya penyebaran berbagai macam ideologi selain Pancasila di lingkungan perguruan tinggi.

Meski demikian menurut Yusron, hal itu hanya terjadi di level diskursus dan tidak bisa dipandang sebagai kelompok yang bermaksud mengganti ideologi negara.

"Gejala itu memang ada tapi bukan serta merta kita bilang mereka mau ganti ideologi Pancasila. Artinya ini hanya diskursus," ujar Yusron usai pertemuan antara wakil rektor universitas se-jabodetabek dan Menko Polhukam Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).

(Baca: Wiranto: Ideologi Selain Pancasila Dilarang Disebarkan di Kampus)

 

Yusron menjelaskan, pada prinsipnya perguruan tinggi merupakan lembaga ilmu pengetahuan yang menghormati keberagaman, di mana setiap orang bebas untuk mengungkapkan pemikirannya. Oleh sebab itu pihak kampus tidak bisa melarang.

Perguruan tinggi, kata Yusron, harus bersikap obyektif dalam merespons segala dinamika yang terjadi di dalam kampus.

"Kami juga harus menjaga wibawa perguruan tinggi karena secara akademik kami memegang teguh obyektivitas dan kritis, itu yang kami kembangkan," tutur dia.

Yusron berharap pemerintah bijak dalam menyikapi dinamika ideologi yang terjadi di dalam kampus.

Menurut dia, yang perlu diwaspadai adalah potensi munculnya konflik horizontal akibat polarisasi atau keterbelahan yang timbul dari diskursus tersebut.

"Maka menurut saya perlu ada semacam mekanisme di pemerintahan supaya bagaimana caranya mencegah ideologi radikal seperti ini, katakanlah yang ingin Khilafah Islamiyah ini, tapi dengan cara yang bijak. Sesuai dengan prosedur hukum," ujar dia.

Sebelumnya, dalam pertemuan tersebut, Wiranto berharap pihak akademisi berperan dalam membendung perkembangan ideologi anti-Pancasila di lingkungan kampus.

(Baca: Wiranto Berharap Akademisi Ikut Membendung Ideologi Anti-Pancasila)

Menurut Wiranto, kebebasan akademis saat ini seharusnya diarahkan untuk membangun kualitas kebangsaan yang berlandaskan Pancasila di kalangan mahasiswa.

Hal itu penting dilakukan, sebab pemerintah tengah memperkuat ideologi negara untuk membangun kualitas kebangsaan dalam menghadapi persaingan global.

"Jika ada ideologi lain yang muncul selain Pancasila, maka ada kekacauan dan instabilitas," tuturnya.

Kompas TV BNPT : kerjasama antar lembaga atasi ideologi radikal minim â?? Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com